Koranindopos.com – JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mengembalikan kewenangan perizinan tambang galian C—khususnya komoditas pasir dan batu (sirtu)—ke tingkat pemerintah kabupaten/kota membuka peluang signifikan bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, pemerintah daerah dituntut menyiapkan instrumen pengawasan yang ketat agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak memicu eksploitasi berlebih maupun kerusakan lingkungan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah menyiapkan regulasi pelimpahan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk wilayah yang terdampak bencana banjir dan longsor besar di Sumatera pada November 2025 lalu. Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat proses normalisasi sungai melalui pengerukan endapan sedimentasi pasir dan batu.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pemerintah daerah nantinya diizinkan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sirtu hasil pengerukan sungai tersebut. Material yang dikeruk dapat dimanfaatkan langsung untuk pembangunan tanggul pencegah banjir, sementara sisanya dapat dijual untuk kebutuhan konstruksi lokal. Hasil skema kerja sama ini diproyeksikan menjadi sumber penerimaan baru bagi PAD.
Namun, potensi ekonomi tersebut menuntut kepatuhan tata kelola yang memadai. Pemerintah daerah harus memastikan volume pengerukan tidak melebihi batas kebutuhan teknis normalisasi, proses kemitraan dengan pihak ketiga berjalan transparan, serta seluruh arus penerimaan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, menilai bahwa pengembalian kewenangan galian C semestinya tidak dibatasi hanya pada daerah yang tertimpa bencana. Menurutnya, momentum penanganan darurat ini dapat dijadikan pijakan untuk mengembalikan pengelolaan galian C kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
“Jadi, kalau saran saya, ini mumpung ada momentum, kembalikan saja penanganan urusan, pengelolaan urusan pemerintahan di bidang galian C atau sirtu itu kepada kabupaten/kota,” ujar Djohermansyah saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Djohermansyah menegaskan bahwa pengembalian kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip dasar desentralisasi dan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan tingkat kompleksitas. Urusan pertambangan yang membutuhkan teknologi tinggi, keahlian spesialis, dan modal besar sewajarnya ditangani pemerintah pusat atau provinsi. Sebaliknya, komoditas sirtu tergolong kategori pertambangan ringan yang idealnya dikelola oleh tingkat pemerintahan terdekat.
“Nah, kalau urusan cuman galian C itu sirtu, pasir dan batu, itu kan urusan yang ringan dalam segi pertambangan. Masa juga dipegang oleh pusat atau provinsi,” lanjutnya.
Selain efisiensi birokrasi dan potensi penerimaan daerah, pemerintah kabupaten/kota dinilai memiliki keunggulan pengawasan karena faktor kedekatan geografis (prinsip eksternalitas). Pemerintah daerah terdekat merupakan pihak yang paling memahami dinamika di lapangan sekaligus merasakan dampak langsung dari sumbatan sungai maupun aktivitas penambangan.
Kendati memiliki keunggulan jarak dan lokasi, kedekatan fisik pemerintah daerah tidak otomatis menjamin tata kelola perizinan bebas masalah.
Djohermansyah mengingatkan bahwa kesiapan kelembagaan menjadi syarat mutlak. Pemerintah kabupaten/kota harus membekali diri dengan perangkat hukum yang jelas, kapasitas sumber daya manusia pemantau, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan pertambangan yang independen guna mencegah praktik penambangan liar maupun dampak ekologis yang membahayakan warga.(dhil/kmps)
