Koranindopos.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu, mengaku mengalami sejumlah gangguan yang diduga berkaitan dengan penyadapan. Ia menyebut empat ponsel pribadinya tidak lagi bisa digunakan secara normal.
Tom mengungkapkan, gangguan tersebut tidak hanya terjadi pada perangkat komunikasinya. Ia juga merasa aktivitas rekening dan keuangannya mengalami pembatasan sehingga kesulitan menarik dana. Kondisi itu membuatnya merasa hak sebagai warga negara telah terganggu.
Ia menduga kejadian tersebut berkaitan dengan aktivitasnya menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan berbagai persoalan nasional.
“Empat ponsel saya disadap hingga tidak bisa digunakan,” ujar Tom Pasaribu, .
Tom menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak warga negara. Karena itu, ia merasa perlu mencari kejelasan atas gangguan yang dialaminya. Ia juga berencana melaporkan dugaan penyadapan tersebut kepada pihak berwenang agar persoalannya dapat ditindaklanjuti.
Tom berharap ada penyelidikan yang bisa mengungkap penyebab gangguan pada ponsel dan aktivitas keuangannya. Ia ingin kembali menggunakan perangkat komunikasi serta menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa merasa diawasi.
Kasus yang dialaminya juga ingin ia ungkap di tengah ramainya pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara tersebut, empat perwira tinggi kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
“Sehingga saya perlu mengungkap ini, bertepatan dengan ramainya isu penyadapan ilegal di media massa nasional. Saya ingin hak saya dipulihkan, bisa menggunakan ponsel dan berkegiatan tanpa khawatir sedang diawasi oleh seseorang atau lembaga,” kata Tom.
Ia berharap laporan yang nantinya disampaikan dapat membuka jalan untuk mendapatkan keadilan sekaligus memulihkan hak-haknya sebagai warga negara. (BRG/Kul)
