Koranindopos.com, JAKARTA – Raffi Ahmad menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan terkait kerja sama dengan sejumlah kementerian yang belakangan menjadi perbincangan publik. Ia juga memastikan terbuka terhadap proses pemeriksaan oleh lembaga negara, termasuk Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Raffi melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam kesempatan itu, ia mengakui ada sejumlah hal yang perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait etika dan kepatutan sebagai pejabat publik. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat atas keresahan yang muncul akibat persoalan tersebut.
Raffi menjelaskan, ada dua kerja sama yang menjadi perhatian masyarakat. Pertama, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Kedua, kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dilakukan ketika ia sudah menduduki jabatan tersebut.
“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum saya menjadi Utusan Khusus Presiden serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden,” ujar Raffi.
Terkait persoalan tersebut, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Manes One menyiapkan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Bantuan itu akan disalurkan untuk pembangunan bendungan, kebutuhan logistik, serta keperluan lainnya di wilayah Pidie Jaya dan Gayo Lues. Penyaluran bantuan juga memungkinkan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban saya. Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan juga bantuan lainnya,” jelasnya.
Ia memastikan dana Rp15 miliar tersebut tidak mengurangi hak para pekerja yang terlibat dalam kegiatan mereka. Kru, pekerja, pelaku UMKM lokal, hingga mitra tetap mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan. Dana bantuan berasal dari uang pribadi serta honor yang diterima Raffi dan ketiga rekannya melalui kerja sama dengan KKP.
Selain menyiapkan bantuan, Raffi juga menjelaskan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024. Konsultasi itu berkaitan dengan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima tawaran kerja sama dan endorsement. Menurut hasil konsultasi yang disampaikannya, kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, Raffi mengakui bahwa sebagai pejabat publik, dirinya perlu mempertimbangkan hal lain di luar aturan hukum. Etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi dasar sebelum mengambil keputusan.
“Saya menyadari etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya,” ungkapnya.
Raffi juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan kritik dan masukan. Ia menganggap tanggapan publik sebagai bahan pembelajaran agar dirinya lebih berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab.
“Saya menerima ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Soal kritikan, saran yang disampaikan dalam bentuk apa pun adalah bagian dari demokrasi yang menjadi identitas untuk negara tercinta kita,” pungkasnya.
Ia menyadari permintaan maaf saja tidak cukup untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, Raffi berjanji akan lebih memperhatikan setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya ke depan.
“Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi,” tuturnya. (BRG/Kul)









