Koranindopos.com – JAKARTA – Kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat masih terus terjadi di sejumlah wilayah meskipun pemerintah telah memperketat pengawasan. Berdasarkan data surveilans Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI hingga 2 September 2026, tercatat sebanyak 50.059 orang menjadi korban keracunan MBG yang tersebar di 560 kejadian pada 36 provinsi serta 245 kabupaten/kota.
Menanggapi tingginya angka tersebut, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama penyebab berulangnya kasus keracunan adalah mentalitas pekerja dalam mematuhi standar keamanan pangan.
Menurut pria yang akrab disapa Benny tersebut, keracunan pangan sering kali dipicu oleh kelalaian pekerja yang tetap mengolah bahan makanan yang sebenarnya sudah tidak layak konsumsi, seperti memasak daging ayam yang kondisinya sudah tidak sehat atau mengolah sayuran yang tidak dicuci dengan bersih.
“Kuncinya selalu tergantung mental manusianya. Misalnya ayam yang sudah nggak sehat itu masih berani dimasak, sayur yang nggak bersih. Jadi itu pentingnya mentalitas, standar pekerjaannya harus bagus,” ujar Benjamin di sela-sela acara Peluncuran Model Indonesia Health Development Center (IHDC) Kajian Ideologi Kesehatan, Sabtu (14/11/2026).
Benjamin menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pengolahan makanan wajib diterapkan secara disiplin oleh seluruh penyedia menu MBG. Upaya pengawasan dari regulator dinilai tidak akan maksimal apabila tidak diimbangi dengan integritas dan kesadaran para pekerja dapur dalam menjaga higienitas serta kualitas bahan baku.
Di sisi lain, ia memastikan bahwa sistem pengawasan program MBG saat ini terus diperkuat melalui sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan berbagai kementerian maupun lembaga terkait. Selain itu, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan lebih luas untuk bertindak cepat apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.
-
Intervensi Kepala Daerah: Bupati maupun wali kota setempat kini dapat langsung turun tangan melakukan intervensi dan memanggil pihak pengelola apabila terjadi insiden atau temuan masalah dalam distribusi makanan.
-
Koordinasi Terpadu: Sinergi lintas sektor antara BGN, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah dinilai semakin solid guna mempercepat penanganan kendala keamanan pangan di setiap titik layanan.
Melalui penguatan pengawasan berlapis serta peningkatan disiplin para pekerja penyedia makanan, pemerintah berharap risiko keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis dapat ditekan secara signifikan sehingga tujuan pemenuhan gizi masyarakat berjalan aman dan optimal.(dhil/dtk)









