Koranindopos.com, DENPASAR – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Program Bangga Kencana (e-Koren) II untuk perencanaan Tahun Anggaran (TA) 2023 sejak tanggal 26 hingga 30 September 2022 di Bali.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Senin malam (26/09/2022), bertepatan dengan peringatan Hari Kontrasepsi Dunia (World Contraception Day) dan berlangsung secara hybrid serta dipusatkan di Denpasar, Provinsi Bali.
Dalam acara ini, BKKBN menyusun rancangan kegiatan sekaligus rancangan distribusi pagu anggaran yang menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo sebagai fokus Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024.
Dukungan APBN tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan data dan informasi, optimalisasi Kampung KB, serta kegiatan lain yang mendukung upaya pencapaian berbagai indikator rencana strategis BKKBN.
“Anggaran dari APBN ini kita sebar juga ke seluruh daerah se-Indonesia,” kata Hasto.
Menurut Hasto, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melibatkan BKKBN tidak hanya dalam hal koordinasi dan fasilitasi tetapi juga penyediaan data.
“Kita bersyukur bahwa Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas telah terbit, sehingga kalau mau mengembangkan Kampung KB sudah ada dasarnya. Saya kira semua pemangku kepentingan sudah tahu tentang Inpres ini,” kata Hasto.
Hasto juga menyampaikan peran BKKBN dan jajaran di daerah-daerah terkait Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kenapa ini perlu saya sampaikan, karena di dalam Inpres ini menyebutkan bahwa BKKBN wajib melakukan pendataan dan di miskin ekstrem juga mewajibkan, menugaskan bahwa data sebagai back bone untuk kemiskinan ekstrem adalah dari BKKBN. Jadi data yang dikumpulkan Bapak Ibu artinya diakui oleh Presiden dan Pak Wapres, untuk kemudian menjadi dasar menentukan kemiskinan ekstrem,” ujar Hasto.
Dalam sambutannya, Hasto juga mengapresiasi Provinsi Bali sebagai daerah tersukses dalam penanganan stunting. Bali, kata Hasto, kasus dan prevalensi stuntingnya paling rendah di Indonesia.
Karena itu, fokus anggaran stunting menurut Hasto akan diprioritaskan di 12 provinsi, yakni NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Aceh. Lalu, ada lima provinsi yang prioritas karena jumlah penduduk yang besar terdiri dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.
Selain itu Hasto juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Bali yang telah berhasil menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) di Bali hingga mencapai 1,9 dan angka prevalensi stunting yang rendah di Provinsi Bali.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra yang hadir dalam pembukaan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran tahun 2023 BKKBN mengatakan upaya percepatan penurunan stunting dilakukan bersinergi dengan berbagai komponen.
“Kami di daerah melibatkan semua komponen. Tidak hanya Dinas Sosial, tetapi juga dinas terkait lainnya,” kata Dewa Indra.
Menurut Dewa Indra, kendati terendah di nasional, namun arahan Gubernur Bali Wayan Koster sudah sangat jelas, yakni menurunkan prevalensi stunting di Bali.
Menurut dia, telah terbentuk struktur organisasi dalam mengentaskan dan mengatasi masalah stunting ini. “Bapak Wakil Gubernur, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) untuk mengatasi masalah stunting ini,” jelasnya.
Dewa Indra juga mengungkapkan, struktur penanganan stunting di Bali juga sudah terbentuk hingga tingkat desa dengan melibatkan berbagai pihak.
“Mereka bekerja memberikan advokasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita turunkan,” ujar dia.
BKKBN telah menetapkan arah kebijakan tahun 2023 mendatang yang berfokus pada percepatan penurunan kematian ibu dan percepatan penurunan stunting. Selain fokus pada penyusunan program dan anggaran TA. 2023, para peserta Koren II ini juga harus memperhatikan proses perencanaan DAK Fisik Sub Bidang KB dan BOKB untuk Tahun 2023. Serta juga turut melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi terhadap realiasi DAK baik fisik maupun non fisik (BOKB). (why)
