JAKARTA, koranindopos.com – PT Charta Putra Indonesia (Clean Power Indonesia/CPI), perusahaan nasional yang bergerak di bidang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBm) di daerah-daerah terdepan terpencil dan tertinggal (3T), melakukan penandatanganan kesepahaman dengan perusahaan energi terintegrasi PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) untuk mewujudkan Pulau Timor, provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pulau Energi Terbarukan dengan membangun PLTBm tersebar berbasis masyarakat.
Penandatangan ini dilakukan di sela acara sesi talkshow di Pavillion Indonesia COP 26 Glasgow yang bertema “Renewable Energy Development: Connecting Climate Actions in Forestry and Energy Sector”. Sesi talkshow ini menampilkan Komisaris TBS Prof. Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro, Deputi 1 (bidang Energi) Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Bapak Basilio Dias Araujo, Dirjen Perencanaan Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DR. Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) Bapak E. Haryadi, Head of Business Development TBS Bapak Dimas Adi Wibowo dan Direktur Utama CPI Bapak Jaya Wahono. Pada kesempatan ini, TBS juga mengumumkan komitmen untuk melakukan investasi sampai dengan US$500 juta dalam 5 tahun ke depan dengan fokus pada industri renewables dan clean energy.
Jaya Wahono menjelaskan melalui siaran persnya bahwa penjajakan pembangunan PLTBm di Pulau Timor telah dimulai sejak tahun 2018 dengan dilakukannya Focus Group Discussions yang membahas topik Mandiri Listrik untuk Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Bioenergi, Global Green Growth Institute (GGGI) dan Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, CPI juga telah menandatangani kejasama penjaminan pasokan biomasa dengan badan usaha milik daerah provinsi Nusa Tenggara Timur, PT Flobamor, yang akan membeli biomasa dari tanaman bambu dan gamal yang ditanam di lahan-lahan masyarakat pada tanggal 26 Oktober 2021 dan disaksikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat S.H., M.Si.
Komitmen dan kegiatan CPI dalam membangun kelistrikan di daerah-daerah 3T sudah dimulai sejak tahun 2015 dengan pembangunan proyek percontohan PLTBm berbasis masyarakat pertama di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, dengan pendanaan hibah dari pemerintah Amerika Serikat melalui program Green Prosperity, MCA-Indonesia senilai USD 12,5 juta. Proyek tersebut kemudian diresmikan oleh Kepala Bappenas, Prof. Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro pada tanggal 17 September 2019 dan diharapkan menjadi contoh untuk meningkatkan akses listrik handal kepada masyarakat di daerah 3T, penurunan gas rumah kaca, penghematan subsidi negara melalui penggantian PLTD menjadi Pembangkit berbasis EBT serta peningkatan kegiatan ekonomi lokal.
“Kami akan terus melakukan inovasi dalam pembangunan PLTBm berbasis masyarakat di Indonesia termasuk secara hybrid dengan tenaga surya, batere serta pembangkit listrik tenaga sampah skala-skala kecil. Selanjutnya, bersama TBS, kami akan mulai mengembangkan pembangkit EBT dalam konteks pulau (Island Electrification). Hal ini untuk memberikan sebuah model pembangkit listrik dalam ekosistem mikro/minigrid bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kerja sama CPI dengan TBS juga menyasar provinsi-provinsi lain di Indonesia terutama yang masih banyak menggunakan diesel” ujar Jaya Wahono dalam keterangan resmi, Rabu (3/11/2021).
Jaya Wahono dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala Komite Tetap Ketenagalistrikan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan bahwa pengusaha-pengusaha di Kadin juga ingin berpartisipasi aktif dalam pembangunan pembangkit listrik di daerah-daerah 3T terutama untuk menggantikan PLTD yang mahal biaya pengoperasiannya dan sudah tidak sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri atau 40% dengan bantuan Internasional sebelum tahun 2030. Dalam kegiatan ini Kadin mendukung penuh Presiden Joko Widodo yang juga menjadi pembicara pada acara COP26 Glasgow yang sedang berlangsung hingga tanggal 12 November 2021. (rls/dni)
