18 Kepala Daerah Terjaring OTT pada 2025–2026, Integritas Pejabat Jadi Sorotan

Koranindopos.com – JAKARTA – Penangkapan kepala daerah hingga pejabat lembaga pemerintah masih mewarnai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikutip dalam laporan Kompas.com, sebanyak 18 kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025–2026.

Kasus yang menjerat para kepala daerah tersebut beragam, mulai dari dugaan suap proyek, pemerasan, gratifikasi, hingga praktik jual beli jabatan. Perkembangan terbaru terjadi ketika KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (14/10/2026).

Salah satu tersangka disebut merupakan Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB. Penetapan tersangka tersebut menambah sorotan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pihak-pihak di sekitarnya.

Sejumlah kepala daerah yang disebut terjaring OTT KPK sepanjang 2025–2026 menghadapi perkara dengan dugaan tindak pidana yang berbeda-beda.

Berikut nama-nama kepala daerah beserta kasus yang disebut dalam laporan tersebut:

1. Maidi, Wali Kota Madiun — dugaan terkait fee proyek, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan gratifikasi.
2. Sudewo, Bupati Pati — dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
3. Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan — dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing.
4. M. Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong — dugaan suap proyek.
5. Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap — dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR).
6. Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung — dugaan pemerasan.
7. Edison, Bupati Muara Enim — dugaan suap pengadaan yang berkaitan dengan BPK.
8. Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi — dugaan penyuapan sekretaris.
9. Syah Afandin, Bupati Langkat — dugaan suap proyek.
10. Etik Suryani, Bupati Sukoharjo — dugaan pemerasan.
11. Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang — dugaan pemerasan.

Daftar tersebut merupakan sebagian nama yang disebut dalam materi sumber. Dengan demikian, daftar ini belum mencakup seluruh 18 kepala daerah yang dilaporkan terjaring OTT.

Berbagai perkara tersebut memperlihatkan bahwa dugaan korupsi di tingkat pemerintahan daerah dapat berkaitan dengan sejumlah sektor, termasuk pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan, serta pengelolaan dana dan fasilitas.

Meski demikian, penetapan tersangka maupun penangkapan dalam OTT merupakan bagian dari proses hukum. Dugaan tindak pidana yang disangkakan perlu dibuktikan melalui mekanisme peradilan.

KPK berulang kali mengingatkan kepala daerah agar menjalankan pemerintahan dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pejabat publik juga diminta menghindari kebijakan yang mengandung konflik kepentingan.

Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budianto menekankan pentingnya pemahaman terhadap aturan dan sistem pemerintahan bagi para kepala daerah.

“Beliau-beliau (kepala daerah) ini kan sudah paham tentang aturan, sistem, dan ketentuan. Tinggal bagaimana menjauhi hal-hal yang sifatnya konflik kepentingan, lebih transparan, bisa bekerja sama dengan legislatif, serta akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Setyo, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan perlu disertai penerapan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif juga perlu dijalankan secara transparan agar keputusan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai banyaknya pejabat publik yang terlibat perkara korupsi dapat berkaitan dengan persoalan integritas individu dan lemahnya sistem pengawasan birokrasi.

“Korupsi bisa terjadi karena faktor orang atau pejabat negara yang tidak berintegritas, juga karena sistem birokrasi pemerintahan yang lemah, utamanya dalam sistem pengawasan,” kata Fickar kepada Kompas.com, Kamis (15/10/2026).

Ia meminta pengawasan terhadap pejabat publik diperketat, baik melalui mekanisme internal pemerintah maupun partisipasi masyarakat.

Menurut Fickar, keterlibatan publik dalam pengawasan menjadi penting karena masyarakat ikut membiayai jalannya pemerintahan melalui pembayaran pajak. Karena itu, akses terhadap informasi dan mekanisme pelaporan yang memadai dapat membantu masyarakat mengawasi penggunaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan.

Pengawasan yang lebih terbuka diharapkan dapat mempersempit peluang penyalahgunaan kewenangan dan membantu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, berpandangan bahwa maraknya kasus korupsi juga berkaitan dengan belum ditempatkannya agenda pemberantasan korupsi sebagai prioritas penting dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Zaenur, pemberantasan korupsi perlu menjadi agenda utama pemerintah apabila ingin memperkuat upaya pencegahan dan penindakan. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten dan dukungan terhadap penegakan hukum.

Berbagai kasus yang menjerat pejabat publik pun menjadi pengingat pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa hingga pengawasan penggunaan anggaran.

Penguatan integritas pejabat, transparansi kebijakan, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat menjadi sejumlah aspek yang disorot dalam upaya mencegah korupsi. Pada akhirnya, penanganan perkara secara konsisten dan sesuai hukum diperlukan agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga.(dhil/kmps)