
JAKARTA, koranindopos.com – Teka-teki mengenai kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akhirnya terjawab hari ini, Selasa (18/1). Itu setelah DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU). RUU IKN telah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI. Dengan demikian, dalam waktu dekat lokasi IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan disulap menjadi daerah layaknya Ibu Kota Negara.
Lantas bagaimana dengan status Kota Jakarta setelah sebutan daerah khusus ibu kota yang selama ini melekat berpindah ke daerah lain? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, DPR RI dan pemerintah akan membahas rancangan UU terkait kekhususan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Perintah UU IKN mengharuskan perubahan terhadap UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekhususan Jakarta sebagai ibu kota negara dicabut setelah terbitnya Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pihaknya akan membahas perubahan UU tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, pihaknya bersama pemerintah juga akan membuat RUU baru yang membahas khusus tentang Jakarta. Dia pun belum bisa memastikan apakah DPR RI atau pemerintah yang akan menjadi inisiator lahirnya RUU baru itu. “Mungkin akan kami bicarakan di komisi II dengan Menteri Dalam Negeri. Nanti kita lihat, siapa yang akan mengambil inisiatif apakah pemerintah atau DPR,” tegas Doli.
Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, nasib Jakarta harus diputuskan secara terbuka dan matang, baik dari sisi aset maupun new positioning. Dia menyebut beberapa aset penting yang dimaksudnya. Seperti Gedung Parlemen di Senayan, Istana Negara, dan semua kantor kementerian dan lembaga yang akan ditinggalkan. “Jangan sampai berubah kepemilikan ke perorangan atau perusahaan swasta,” kata LaNyalla. Begitu juga dengan new positioning Jakarta yang harus diputuskan dengan matang. Menurut dia, ada banyak contoh kota di dunia yang melakukan repositioning atau melakukan penajaman positioning, sehingga menjadi kota kelas dunia.
“Jakarta harus memilih mau menjadi kota kelas dunia yang seperti apa? Karena secara teori, kita tidak bisa melayani semua. Karena jika melayani semua, sama dengan tidak melayani siapapun. Makanya tentukan mau menjadi kota kelas dunia seperti apa?” ucap mantan Ketua Umum PSSI itu.(hai)








