LOMBOK, koranindopos.com – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meresmikan New Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) pada rabu (26/1).
Turut hadir pada kesempatan itu, Gubernur Provinsi NTB Zulkieflimansyah, Ketua Umum DPP Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Gita Aryadi, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo, Sekretaris Daerah selindo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi selindo, serta perwakilan United Nation Industrial Development Organization (UNIDO).
Teten Masduki mengatakan, bahwa Presiden Jokowi memintanya untuk mengevaluasi program dan kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM. Menurutnya, menurut data struktur ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, didominasi oleh usaha mikro yang saat ini berjumlah 99,6 persen apabila hitungan omset per tahunnya sebesar Rp2 miliar.
“Apabila bicara tentang struktur ekonomi, hal ini sangat berbahaya apalagi ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor yang tidak produktif yakni sektor informal. Artinya program dan kebijakan KemenkopUKM boleh dikata belum maksimal untuk mengubah struktur ekonomi tersebut, dengan jumlah usaha yang naik kelas angka pertumbuhannya sangat kecil sekali,” kata Teten.
Kehadiran New PLUT di NTB tersebut diharapkan mampu mendongkrak ekonomi usaha mikro menjadi naik kelas dengan mengembangkan kapasitas usahanya sehingga struktur ekonomi menjadi lebih tangguh dan produktif.
Bank Dunia telah mengingatkan Indonesia agar meningkatkan kualitas lapangan kerja untuk kelas menengah. Tingkat pendidikan semakin baik, namun penyediaan lapangan kerja pada kenyataanya masih di skala mikro. Oleh sebab itu, tanpa harus menunggu sektor industri berkembang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dari sisi UMKM harus di-scale up dan bertransformasi dari mikro ke makro, dari sektor informal ke formal, lanjut Teten.
Kendati pertumbuhan startup digital Indonesia yang terbesar di Asia Tenggara, namun apabila tidak memiliki produk unggulan sendiri maka Indonesia akan dibanjiri produk-produk dari luar. Oleh sebab itu, dibutuhkan re-desain dari program-program yang ada, untuk program-program yang terbukti tidak berhasil mengubah struktur ekonomi tidak perlu diteruskan. Jenis pelatihan pun harus diubah dengan menerapkan pendekatan pendampingan, sehingga melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru yang memiliki kemampuan bertarung di pasar domestik dan pasar internasional.
Senada dengan Teten, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyambut baik kehadiran New PLUT di NTB. “Dengan adanya New PLUT ini diharapkan dapat berpengaruh pada UKM-UKM di NTB, khususnya UKM yang bernaung dalam wadah koperasi. Saat ini sedang berjalan proses mandatory proposal LPDB-KUMKM dari beberapa koperasi syariah di NTB,” kata Supomo.
Selain itu, Supomo berharap, agar para anggota koperasi yang produktif dapat memanfaatkan dana LPDB-KUMKM mengingat ini merupakan fasilitas pembiayaan murah dari pemerintah yang luar biasa. Dengan adanya New PLUT, UKM tidak hanya mendapatkan pelatihan konvensional saja, namun yang terpenting adalah masalah pendampingan. UKM-UKM ini perlu didampingi, agar “settle” dan dapat mengakses pembiayaan ke LPDB-KUMKM melalui wadah koperasi. (riz)
