koranindopos.com – Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menghadiri acara silaturahmi bersama 2.700 kepala sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) se-DKI Jakarta. Acara ini berlangsung di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Heru, didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk merekomendasikan 4.000 guru honorer mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Dalam pertemuan dengan kepala sekolah se-DKI Jakarta, kami menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik,” ungkap Pj Gubernur Heru, seperti dikutip dari Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.
Pj Gubernur Heru juga menegaskan bahwa jumlah 4.000 guru honorer tersebut sudah final karena pendataan selesai pada Desember 2023. Oleh karena itu, kepala sekolah dilarang merekrut guru honorer baru tanpa izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.
“Namun, data itu harus ada cut off date-nya. Tadi kami sepakat dengan kepala sekolah, bahwa cut off date-nya pada Desember 2023. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya, yaitu rekomendasi Dapodik,” tambahnya.
Pj Gubernur Heru menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya memperhatikan nasib guru honorer dan menyiapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain merekomendasikan Dapodik, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga akan membuka lowongan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru pada Agustus 2024. Pj Gubernur Heru mengajak para guru honorer untuk mendaftar sesuai dengan aturan yang ada.
“Pada 2025 nanti, Pemprov DKI akan membuka kembali pendaftaran guru KKI. Jadi 2.300 guru honorer lainnya bisa ikut mendaftarkan diri. Jika nanti anggarannya memungkinkan, jumlahnya akan bertambah lagi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memenuhi kebutuhan untuk kekurangan guru di sekolah khusus atau difabel,” imbuh Pj Gubernur Heru.
Pj Gubernur Heru menjelaskan bahwa selama menunggu pendaftaran guru KKI, para guru honorer akan tetap mengajar seperti biasa. Disdik Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pemetaan bagi sekolah yang memiliki kelebihan guru untuk memudahkan penempatan di sekolah yang kekurangan guru.
“Kekurangan guru lagi dihitung. Dengan adanya pertemuan kepala sekolah hari ini, kita bisa lakukan reposisi. Kalau ada yang kelebihan guru IPA, bisa digeser ke sekolah yang tidak punya guru IPA. Kepala sekolah juga sepakat, tidak harus merekrut guru honorer lagi melainkan melakukan pemetaan untuk mengatasi kekurangan guru, termasuk memperhitungkan yang 4.000 guru honorer ini,” jelas Pj Gubernur Heru.
Di akhir pertemuan, Pj Gubernur Heru berpesan kepada para guru dan orangtua siswa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya perundungan antarsiswa. Ia berharap suasana belajar mengajar yang nyaman, aman, tertib, dan tenang dapat tercipta di sekolah-sekolah di DKI Jakarta.
“Saya titip pesan, dalam tahun ajaran baru tidak ada murid senior membully murid junior. Ini adalah tanggung jawab guru dan orangtua,” pungkas Pj Gubernur Heru.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan berbagai upaya dan kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di wilayah ibu kota. (hai)
