![]()
JAKARTA, koranindopos.com – Pemerintah Arab Saudi hingga kini belum memberi kepastian soal peluang keberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia. Karena itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta kepada pemerintah agar memberi penjelasan kepada masyarakat terkait kepastian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hal tersebut sebagai bentuk kewaspadaan munculnya berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat dan menyudutkan pemerintah dari sisi kebijakan.
Marwan menegaskan, Komisi VIII DPR RI hingga kini belum mendapat laporan tentang penyelenggaraan ibadah haji dari Pemerintah Indonesia. Hal tersebut karena diduga Pemerintah Arab Saudi juga belum memberi kepastian. “Bagi kami (Komisi VIII) ini penting, karena kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait haji ini kita belum tahu seperti apa. Tapi paling tidak dari pemerintah sudah memberi gambaran kepada masyarakat terkait kuota daftar tunggu calon jemaah haji. Jadi nantinya ada gambaran bagaimana cara membaginya atau bahkan bagaimana jika kuotanya nanti penuh atau tidak,” kata Marwan dalam siaran persnya, Sabtu (5/2).
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, meski belum ada keputusan yang dapat diambil, namun setidaknya dari hasil Kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Jatim pada Jumat (4/2), dapat memberi gambaran untuk nantinya dibahas dan didiskusikan di dalam rapat Panja Komisi VIII DPR RI bersama dengan pemerintah. “Bagaimana cara membaginya itu perlu kita diskusikan, namun nanti di dalam Panja bersama pemerintah kita sudah punya gambaran seperti apa,” ungkap Marwan.
Marwan menuturkan, jika nantinya sikap yang diputuskan adalah calon jemaah haji tidak berangkat 100 persen, maka representasi dari wilayah harus dipetakan secara proporsional. Dengan begitu sikap yang akan diambil tentu saja merubah SISKOHAT. “Dan yang penting juga harus dilakukan pendekatan antara pihak Pemerintah Arab Saudi dan juga sosialisasi ke masyarakat mengenai hal itu. Bagi kami sekarang mulai berpikir, kalau tidak memenuhi kuota 100 persen itu bagaimana cara mengambil keputusannya, siapa yang mau diberangkatkan, katakan saja 50 persen,” tandas Marwan.(hai)









