koranindopos.com – Jakarta. Komisi Pemberantasan AIDS (KPA) Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) yang fokus pada upaya eliminasi stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) di kantor Walikota Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan pemerintah daerah, LSM, tenaga kesehatan, dan komunitas ODHIV, yang bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi ODHIV di wilayah Jakarta Selatan.
Tema utama dalam rapat kerja ini adalah “Eliminasi Stigma dan Diskriminasi untuk Mewujudkan Kesejahteraan ODHIV.” Dalam sambutannya, Khabib Asy’ari, Kabag Kesra Administrasi Jakarta Selatan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung hak-hak ODHIV.
“Kita harus bekerja sama untuk memberantas stigma dan diskriminasi yang masih kerap dirasakan oleh ODHIV. Tugas kita adalah menciptakan kebijakan dan program yang mendukung hak-hak mereka serta memastikan bahwa mereka mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak tanpa merasa terpinggirkan,” ujar Khabib Asy’ari.
Raker ini juga menghadirkan sesi diskusi panel yang menampilkan narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk ahli kesehatan, aktivis HIV/AIDS, dan perwakilan ODHIV. Mereka berbagi pandangan mengenai tantangan yang dihadapi ODHIV, seperti stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, dan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan yang layak.
Hanjar Makhmucik dari Jaringan Indonesia Positif (JIP) menyoroti bahwa stigma adalah salah satu hambatan terbesar dalam penanganan HIV/AIDS di Indonesia. “Banyak orang yang masih salah paham tentang HIV dan AIDS, sehingga menimbulkan ketakutan yang tidak beralasan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup ODHIV, tetapi juga memperburuk upaya pencegahan dan pengobatan,” jelas Hanjar.
Untuk mengatasi tantangan ini, KPA Jakarta Selatan merumuskan beberapa strategi, salah satunya adalah kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HIV/AIDS. Pelatihan bagi tenaga kesehatan juga akan dilakukan agar mereka lebih responsif terhadap kebutuhan ODHIV. Selain itu, Raker juga membahas pentingnya mengintegrasikan isu stigma dan diskriminasi dalam kebijakan kesehatan dan program sosial di tingkat lokal.
Menurut dr. Dita, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, program-program ini diharapkan mampu mengurangi hambatan yang dihadapi oleh ODHIV dalam mengakses layanan kesehatan dan mendukung kesejahteraan mereka di masyarakat.
Pembentukan Kelompok Kerja untuk Pemantauan Kebijakan
Di akhir rapat, peserta sepakat untuk membentuk kelompok kerja khusus yang akan memantau pelaksanaan kebijakan terkait HIV/AIDS di wilayah Jakarta Selatan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat eliminasi stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi mereka.
Dengan hasil Raker ini, diharapkan akan ada perubahan nyata dalam penanganan HIV/AIDS, khususnya dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi menuju Ending AIDS 2030 yang masih menjadi momok bagi ODHIV di masyarakat. (sh)
