Koranindopos.com, BOGOR — Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun ini memperoleh pagu anggaran Rp 530 miliar. Anggaran tersebut naik signifikan dibanding 2023, yakni sebesar Rp 382 miliar. Namun, belum genap satu tahun, dikabarkan pagu anggaran 2025 akan dikurangi sebesar Rp 105 miliar.
Hal itu pun dibenarkan Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Hadi Wahyuningrum. Pihaknya mengaku telah menggelar rapat evaluasi kinerja hukum dan humas untuk 2024 terkait dengan publikasi penyebaran informasi kerja sama antara BP2MI, khususnya di unit kerja hukum dan humas. ”Kami dari unit khusus hukum dan humas mengevaluasi seperti apa memublikasikan semua program-program dari BP2MI, terang Hadi yang biasa disapa Yayuk itu Kamis (20/6).
Yayuk menyebutkan, BP2MI juga telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIIII DPR RI. Pada rapat itu disebutkan, pagu anggaran untuk 2025 BP2MI ini menurun hingga kurang lebih Rp 105 miliar. Artinya, pada 2025, BP2MI hanya akan menerima anggaran sebesar Rp 424,6 miliar.
”Ini tentunya kami juga prihatin karena kerja keras BP2MI ini kan banyak yang terkait dengan pencegahan, perlindungan pekerja migran Indonesia. Apalagi sekarang sedang marak tindak pidana perdagangan, ujarnya.
Dia menyayangkan pagu anggaran untuk BP2MI. Padahal, BP2MI memiliki kerja yang banyak, tapi tidak didukung dengan proporsional terkait dengan anggaran. ”BP2MI berharap anggaran 2025 tidak turun. Kalau nggak bisa naik, setidaknya sama dengan 2024, tuturnya.
Yayuk menyebutkan, penurunan anggaran akan berdampak negatif. Terutama pada kegiatan maupun program yang sudah direncanakan. ”Ini tidak secara optimal bisa tercapai. Tidak bisa secara optimal karena 2025 juga ada penambahan sumber daya manusia. Nah, ini harusnya ada dukungan anggaran, bukan malah dikurangi, ujarnya.
Kendati demikian, BP2MI akan terus mengupayakan untuk mengusulkan tambahan anggaran. Tentunya melalui dukungan DPR RI Komisi VIIII DPR RI, Kementerian Keuangan, serta instansi lainnya untuk bisa mendukung usulan dari BP2MI terkait penambahan anggaran 2025.
”Kita masih mengupayakan karena ini masih pagu anggaran. Jadi, definitifnya belum diketok, masih bisa mengajukan usulan tambahan anggaran 2025. Tapi, kembali lagi, kita BP2MI selalu berupaya nanti hasilnya seperti apa tentunya kami butuh dukungan dari parlemen juga dan tentunya dari Kementerian Keuangan, tuturnya.
