koranindopos.com – JAKARTA. Pasca kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3), posko pengungsian masih berdiri dekat dengan lokasi penduduk. Berdasar data BPBD DKI, hingga pukul 12.00 kemarin, masih ada 256 orang yang mengungsi di tiga posko yang disiapkan.
Atas kondisi tersebut, Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI untuk segera merelokasi warga yang masih berada di sana. Sebab, kondisi lingkungan di sana masih belum baik untuk kesehatan. ”Jujur, saya kemarin ke sana masih ada bau bangkai, bau asap yang luar biasa. Mereka (warga terdampak) juga tidak boleh masak. Nah ini kan harus diperhatikan,” terangnya.
Menurut Ida, dia sudah menyampaikan kepada warga di sana untuk mau direlokasi ke dua tempat lebih layak. Yakni, Rusun Nagrak atau Wisma Atlet. Namun, warga langsung menolak saat disodorkan Rusun Nagrak karena lokasinya sangat jauh. ”Untuk Wisma Atlet saya juga sudah sampaikan kepada pak Heru (Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Red) juga mengatakan ya sudah nanti saya komunikasi lagi dengan warga saya,” cerita Ida.
Menurut Ida, warga di sana harus segera direlokasi demi kesehatan, utamanya anak-anak. Terlebih warga yang rumahnya di buffer zone atau wilayah aman 50 meter. ”Ini tidak berbicara apakah depo mau dipindahkan oleh pak Erik (Menteri BUMN Erick Thohir) atau tidak, pindah ini kan butuh waktu, berapa tahun pemindahan itu. Nah berbicara butuh waktu, ini warga yang memang rumahnya sudah habis kan butuh tempat yang memang layak,” jelasnya.
Selain mengusulkan dua lokasi itu, Ida juga mengusulkan kepada Pemprov DKI untuk membangun flat (rusun) di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara bagi warga terdampak kebakaran tersebut. Lahan kosong milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI itu bisa dimanfaatkan untuk lokasi pembangunan flat dengan 30 lantai dengan dua tower.
”Kalau pertanyaan anggarannya dari mana? Kita bisa minta CSR-nya pertamina don untuk bangun. Boleh tidak? Boleh. Kita sudah punya lahan, kita tinggal minta sama CSR nya pertamina untuk membangunkan rusunawa yang memang kelasnya seperti hotel atau apartemen,” katanya.
Memang, untuk solusi tersebut, Ida mengakui, membutuhkan waktu sekitar 1 – 2 dua tahun. Makanya, sebelumnya dia meminta agar warga mau dipindah ke Rusun Nagrak atau Wisma Atlet. ”Sambil menunggu rumah tinggal yang layak, warga bisa tinggal di sana. Kasian anak-anaknya, gak tega melihatnya,” imbuhnya. Dia juga meminta warga yang terdampak itu untuk menurunkan egonya demi anak-anaknya.
Lebih lanjut, terkait buffer zone yang harusnya tidak ditempati warga, Ida menyebutkan pernah mempertanyakan hal itu saat masih menjadi menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD DKI. ”Dulu, saya selaku Ketua Komisi A pernah mengundang atau memanggil Dirut Asetnya Pertamina. Beliau hadir waktu itu, ternyata memang pertamina waktu itu gak punya surat. Itu yang pasti,” terangnya. Sayangnya, Ida tidak mau membahas lebih lanjut terkait lahan di sana sengketa atau tidak.
Namun, Ida menjelaskan bahwa IMB yang dikantongi warga di sana diterbitkan sekitar 2021. Pada 2021, zonasi di sana masih biru yakni buffer zone Pertamina, sesuai RDTR 2014. Namun, setelah IMB diterbitkan, pada 2022, zonasi RDTR di sana berubah dari biru menjadi kuning. Artinya, sudah menjadi zonasi permukiman. (wyu/mmr)
