Batanghari, koranindopos.com – PWMB merupakan salah satu wadah bagi insan pers baik itu media cetak ataupun media online di Kabupaten Batanghari, organisasi yang sudah cukup lama berdiri itu melirik tajam pada 9 stockpile batubara yang di duga tidak memiliki izin.
Betapa tidak hal tersebut mencuat pasca semakin kusutnya kemelut armada angkutan batubara di Provinsi Jambi, dalam rapat koordinasi persatuan wartawan tersebut dugaan 9 stockpile yang beroperasi tanpa izin itu menjadi pembahasan utama untuk menjalan fungsi sosial kontrol.
” Kita akan mengambil langkah bijak dan tidak tertutup kemungkinan akan kita laporkan persolan tersebut ke kementrian ESDM Republik Indonesia ” Ujar Sopwan Hamid.
Terpisah, Yernawita selaku ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Batanghari mengatakan pihaknya juga akan mengambil bagian dalam aksi yang diwacanakan pihak PWMB dalam waktu dekat ini.
“Kami dari LCKI Batanghari juga tidak akan diam atas apa yang terjadi saat ini apalagi terkait soal stockpile batubara yang di duga tanpa izin tersebut, apabila banyak usaha seperti itu tentu sangat merugikan pemerintah daerah dan juga masyarakat Batanghari ini sendiri yang semestinya menjadi sumber PAD bagi daerah menjadi tidak ada maka dari itu kita selaku lembaga sosial kontrol yang berdomisili di Kabupaten ini tidak boleh mendiamkannya” Imbuh orang yang kerap disapa nyak itu.
Diketahui bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui instansi pelayanan perizinan satu pintu BPMPPT Batanghari telah menyurati pihak-pihak terkait namun belum mendapatkan respon dari pemilik stockfile batubara yang di duga tidak memiliki izin tersebut.(her)
