koranindopos.com , JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN menegaskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai 8 persen harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Eddy saat memberikan keynote speech pada Indonesia Youth SDGs Summit 2026 yang diselenggarakan Universitas Bakrie mengusung tema “Next-Gen Solutions for Energy and Food Security”.
Acara tersebut turut dihadiri oleh tokoh lingkungan hidup Indonesia Prof. Emil Salim, yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, serta Rektor Universitas Bakrie Prof. Sofia Alisjahbana, bersama para akademisi, mahasiswa, dan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam paparannya, Eddy Soeparno menekankan bahwa dunia tengah menghadapi tantangan besar akibat krisis iklim dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak langsung terhadap ketahanan energi, rantai pasok global, serta stabilitas ekonomi.
Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Keberlanjutan bukan hanya sekedar pilihan namun juga menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan pembangunan rendah karbon harus dipandang sebagai investasi strategis untuk menjaga daya saing Indonesia di masa depan,” ujar Eddy.
Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan bahwa berbagai bencana akibat perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan besarnya biaya ekonomi yang harus ditanggung apabila pembangunan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan.
Karena itu, implementasi SDGs perlu diposisikan sebagai instrumen pembangunan nasional yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
Eddy juga menyoroti dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi dunia. Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan LPG masih menjadi tantangan serius bagi ketahanan nasional.
“Paradoksnya, Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya energi, namun masih sangat rentan terhadap gejolak pasokan global. Ketahanan energi harus menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional sehingga kita tidak terus bergantung pada dinamika geopolitik internasional,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Eddy menilai transisi energi harus dilaksanakan secara realistis dan bertahap. Ia menolak pendekatan yang hanya berorientasi pada pengurangan energi fosil tanpa mempertimbangkan kebutuhan pembangunan nasional.
“Indonesia memerlukan transisi energi yang berkeadilan. Energi baru terbarukan harus terus dipercepat, tetapi pada saat yang sama kita tetap membutuhkan gas sebagai bridging fuel, peningkatan eksplorasi energi domestik, pengembangan bioenergi, hingga pemanfaatan teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS),” jelas Waketum PAN ini.
Lebih lanjut, Eddy memaparkan tiga prioritas penguatan ketahanan energi nasional. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat kapasitas kilang nasional, mempercepat elektrifikasi, serta melakukan substitusi energi untuk mengurangi ketergantungan impor.
Pada jangka menengah, Indonesia harus mengoptimalkan pengembangan bioenergi yang memanfaatkan keunggulan nasional seperti biodiesel, bioetanol, biogas, hingga Sustainable Aviation Fuel (SAF). Sementara itu, pada jangka panjang, pengembangan energi baru seperti hidrogen dan pembangkit listrik tenaga nuklir perlu dipersiapkan sebagai bagian dari strategi menuju net-zero emissions.
Secara khusus, ia mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan transformasi tersebut.
“Anak-anak muda adalah aktor utama yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia. Inovasi, riset, kewirausahaan hijau, dan kepemimpinan generasi muda akan menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Menutup pidatonya, Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut dalam agenda transisi energi global.
“Kita harus menjadi policy shaper, bukan sekadar policy taker. Indonesia memiliki sumber daya alam, potensi energi terbarukan, dan modal demografi yang sangat besar. Dengan strategi yang tepat, kita mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini. (hai)
