koranindopos.com – Badung, Pemerintah terus memperkuat transformasi digital dalam pelayanan publik. Kini, jutaan keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tak lagi harus antre berjam-jam di kantor pos. Melalui sistem digital yang diterapkan, penyaluran bantuan menjadi lebih cepat, aman, dan manusiawi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada penerima bantuan sekaligus memastikan BLT tersalurkan tepat sasaran, termasuk ke wilayah terpencil.
“Sekarang penerima bansos tidak harus antre mengular karena sudah menggunakan sistem undangan, dan pelayanannya pun cepat,” ujar Meutya saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (2/11/2025).
Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap penerima manfaat akan memperoleh haknya tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang tidak dapat hadir di lokasi pembagian bantuan.
“Tidak boleh ada satu pun yang tidak sampai kepada keluarga penerima manfaat. Kalau orangnya tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, bantuan akan diantar langsung ke rumah,” tegas Meutya.
Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17–18 juta keluarga menerima bantuan melalui jaringan PT Pos Indonesia. Dengan skala sebesar ini, PT Pos Indonesia memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat layanan.
“Dengan skala sebesar 35 juta penerima, layanan pos harus terus memperkuat sistem digital agar distribusi bantuan berlangsung efisien dan tanpa hambatan,” jelas Meutya.
Menkomdigi juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga mengedepankan empati dan kepedulian kepada masyarakat.
“Kita harus terus menyapa dengan penuh empati, melayani dengan hati,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menyampaikan bahwa PT Pos kini telah bertransformasi dari perusahaan pengiriman surat menjadi perusahaan logistik modern dan penyedia layanan keuangan digital yang mendukung berbagai program sosial pemerintah.
Dengan sistem terintegrasi, penerima bantuan cukup membawa surat undangan berisi barcode khusus dan identitas pribadi ke kantor pos. “Petugas kami akan mengecek melalui aplikasi, dan jika datanya sesuai, BLT langsung dibayarkan,” jelas Haris.
Transformasi digital dalam layanan pos ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat distribusi bantuan sosial sekaligus memperkuat tata kelola yang transparan, efisien, dan inklusif hingga ke pelosok negeri.
Melalui sistem ini, pemerintah berharap distribusi BLT Kesra dapat berjalan lebih cepat, adil, dan tepat sasaran — sekaligus menjadi bukti nyata kemajuan layanan publik di era digital. (hai)
