Koranindopos.com – Jakarta — Pengelolaan anggaran pendidikan menjadi salah satu isu yang memicu berbagai dinamika penting selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu sorotan utama adalah masuknya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam komponen alokasi dana pendidikan, yang belakangan dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026.
Lantas, bagaimana sebenarnya rekam jejak dan dinamika postur anggaran pendidikan nasional sepanjang dua tahun terakhir?
Pada tahun 2025, total anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 724,3 triliun yang terbagi ke dalam tiga kelompok pembiayaan utama:
-
Belanja Pemerintah Pusat (Rp 297,2 triliun): Digunakan untuk mendanai Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS untuk 477.700 guru.
-
Transfer ke Daerah / TKD (Rp 347,1 triliun): Mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 43,4 juta siswa, TPG untuk 1,5 juta guru PNSD dan PPPK, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik guna merevitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.
-
Pembiayaan Pendidikan (Rp 80 triliun): Disalurkan melalui dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) secara akumulatif untuk 49.971 penerima beasiswa, program beasiswa gelar/non-gelar, serta pendanaan riset pendidikan bersama kementerian/lembaga.
Memasuki tahun berikutnya, rincian anggaran pendidikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN TA 2026. Perpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025 ini merupakan aturan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2025.
Dalam Lampiran VI Perpres tersebut, total anggaran pendidikan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 769.086.869.324.000 (Rp 769 triliun). Anggaran ini dialokasikan melalui dua jalur utama:
-
Komponen Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L): Rp 470,46 triliun
-
Transfer ke Daerah (TKD): Rp 264,62 triliun
Dari total Rp 470,46 triliun komponen anggaran di tingkat pusat, alokasinya terbagi ke dalam 23 kementerian dan lembaga. Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat sebagai penerima komponen anggaran pendidikan terbesar untuk menyokong operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebelum alokasi ini kemudian ditinjau ulang secara hukum.
Berikut rincian lengkap alokasi komponen anggaran pendidikan 2026 pada 23 K/L:
-
Badan Gizi Nasional (BGN): Rp 223.558.960.490.000
-
Kementerian Agama: Rp 75.621.201.484.000
-
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp 61.873.870.000.000
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 56.682.130.000.000
-
Kementerian Pekerjaan Umum: Rp 23.060.554.539.000
-
Kementerian Sosial: Rp 15.946.576.833.000
-
Kementerian Keuangan: Rp 3.934.153.051.000
-
Kementerian Kesehatan: Rp 2.511.295.039.000
-
Kementerian Perhubungan: Rp 1.702.214.515.000
-
Kementerian Kebudayaan: Rp 1.507.391.821.000
-
Kementerian Ketenagakerjaan: Rp 814.000.000.000
-
Kementerian Perindustrian: Rp 685.931.252.000
-
Kementerian Pariwisata: Rp 606.307.164.000
-
Kementerian Pertahanan: Rp 490.194.547.000
-
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): Rp 429.160.818.000
-
Kementerian Pemuda dan Olahraga: Rp 243.812.733.000
-
Kementerian Pertanian: Rp 238.230.496.000
-
Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp 172.821.407.000
-
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Rp 165.156.199.000
-
Kementerian Kehutanan: Rp 76.000.000.000
-
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: Rp 72.316.673.000
-
Kementerian Komunikasi dan Digital: Rp 57.664.444.000
-
Kementerian Perdagangan: Rp 12.550.000.000
Meskipun dalam porsi APBN 2026 Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi penerima alokasi anggaran pendidikan tertinggi mencapai Rp 223,5 triliun, keberadaan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memberikan batasan konstitusional baru.
Melalui putusan tersebut, MK menganulir pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis dari fungsi anggaran pendidikan. Putusan ini mengembalikan kejelasan arah alokasi mandatory spending pendidikan 20 persen APBN agar benar-benar terfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, serta pembenahan infrastruktur sekolah di seluruh wilayah Indonesia.(dhil/kmps)
Instant win games deliver a result immediately with no spinning reels or dealt cards. Scratch cards, crash games and quick draw titles all share that structure, appealing to players who want short sessions rather than extended play at a single game.
Games That Resolve Immediately
Return percentages on instant titles often sit below those of mainstream slots, though the format makes stakes and outcomes unusually transparent. Players comparing what is available across operators can Slotlair casino and review return figures by category. Crash games in particular reward a predetermined exit point, since the decision to cash out belongs entirely to the player.
| Game Type | Session Length |
|---|---|
| Scratch card | Seconds |
| Crash | Under a minute |
| Quick draw | 1 to 2 minutes |
- Check published return percentages before playing
- Decide a cash out point in advance on crash titles
Because each round takes seconds, the number of rounds in a session climbs faster than most players notice. Counting rounds is therefore more useful than watching a balance. Keep the session short, which is what the format is actually designed for.
