koranindopos.com – Jakarta. Komisi D DPRD DKI mendorong Pemprov DKI agar menyiapkan hunian yang layak bagi korban kebakaran depo Pertamina di Koja, Jakarta Utara. Sebab, rumah warga yang terdampak sama sekali tidak layak huni.
Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah menuturkan, warga Jakarta yang menjadi korban kebakaran tersebut harus menjadi perhatian Pemprov DKI. Namun, sampai saat ini, dia mengaku tidak tahu solusi apa yang diberikan Pemprov DKI kepada mereka.
Karena itu, Ida mengusulkan agar Pemprov DKI membangun flat (rumah susun) untuk warga di sana. Pembangunan flat tersebut bisa memanfaatkan lahan milik dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP) yang lokasinya persis di seberang Tanah Merah yang terbakar kebakaran depo.
”Ini menjadi perhatian kami. Kita ada lahan di seberang persis Tanah Merah. Lahan itu punya DKI dan hitungan saya di sana bisa dibangun dua tower dengan ketinggian bisa di atas 30 meter,’’ tuturnya. Menurut Ida, jika Pemprov DKI serius, lahan tersebut bisa digunakan untuk membangun flat yang tidak kalah dari apartemen.
Dengan pembangunan hunian yang layak, Ida yakin para korban kebakaran depo Pertamina mau pindah ke sana. ”Ini memang sangat memprihatinkan. Tidak ada area buffer zone di sana. Meski sempat ramai IMB sementara dan KTP, saya tidak mau berbicara itu. Tapi, Pemprov DKI harus mencari solusi bagi warga yang menjadi korban,’’ ujarnya.
Untuk pembangunan flat tersebut, Ida juga menyebutkan bahwa Pemprov DKI tidak harus pusing. Sebab, pemprov bisa memanfaatkan CSR dari Pertamina. ”Mereka wajib memberikan CSR untuk pembuatan rusun,’’ tegasnya.
Bila Pertamina keberatan soal retribusi bulanan, lanjut Ida, Pemprov DKI bisa ambil alih. Menurut dia, bukan hal yang sulit bagi Pemprov DKI untuk memberikan subsidi demi keamanan warga di sana.
Ida juga meminta Pemprov DKI mengambil langkah cepat. Sebab, sudah ada yang mengincar dua bidang lahan milik DPRKP tersebut. ”Tidak ada salahnya kalau diutamakan untuk masyarakat,’’ paparnya.
Atas usulan itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Afan Adriansyah Idris menuturkan, pembangunan flat di sana masih di-review. Jadi, dia enggan menjelaskan lebih terperinci di Komisi D DPRD DKI. ’’Kalau sudah ada setengah konsep, akan kami sampaikan,’’ ujarnya.
Di lokasi yang sama, Sekretaris DPRKP DKI Agus Nugroho menyatakan kurang mengetahui rencana pembangunan flat untuk korban kebakaran depo Pertamina. ”Yang tahu tingkat provinsi. Kami ikut tingkat provinsi. Iya benar, lahan di sana punya dinas perumahan. Luasnya 1,1 hektare di Jalan Yos Sudarso,’’ paparnya. (wyu/mmr).
