Koranindopos.com, JAKARTA-Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Sugihardjo mengusulkan penyesuaian tarif transportasi umum di Jakarta. Khususnya, Transjakarta dan moda pendukungnya yakni Mikrotrans. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan pemberlakuan tarif berlangganan bus Transjakarta sebesar Rp 200.000 per bulan agar ongkos pekerja yang menggunakan angkutan umum setiap hari menjadi lebih terjangkau. “Kita mendorong tarif langganan. Kan di luar negeri banyak tuh langganan,” kata Sugihardjo seusai pelantikan pengurus DTKJ periode 2026-2029 di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (3/7/2026) pekan lalu dikutip dari Antara.
Skema tersebut diusulkan bersamaan dengan rencana penyesuaian tarif reguler Transjakarta menjadi Rp5.000 untuk layanan BRT, non-BRT, dan mikrotrans yang terintegrasi. Dengan skema tersebut, dia bilang, pengguna akan memperoleh potongan biaya dibandingkan jika membayar tarif harian. Perhitungan tarif langganan didasarkan pada asumsi pengguna melakukan perjalanan pulang pergi selama 25 hari kerja dalam sebulan. “Jadi kalau orang yang bekerja hitungannya sehari sebulan 25 hari kerja. Itu tarifnya mestinya kalau Rp 5.000 berangkat, Rp 5.000 pulang, udah Rp 10.000. Kan jadi kali 25 hari berapa? Rp 250.000,” kata Sugihardjo.
Dari perhitungan tersebut, DTKJ mengusulkan agar pengguna yang memilih paket langganan memperoleh diskon sebesar 20 persen. Menurutnya, skema langganan seperti ini telah diterapkan di sejumlah negara dan dinilai efektif untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum. Namun, ia mengatakan usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut.
Sebab, banyak masukan yang muncul agar tersedia pilihan paket langganan dengan durasi yang lebih singkat. “Saya bilang kalau untuk bulanan memang standarnya 25 (hari), tapi bagi mereka yang enggak sampai segitu dari masukan itu dan barangkali ada wisatawan kita mengenalkan juga tarif nanti yang kita usulkan untuk langganannya seminggu atau dua minggu supaya lebih murah,” katanya.
Terkait penyesuaian tarif, menurut Sugihardjo, berdasarkan kajian tarif tunggal layanan transportasi umum dalam Jakarta disesuaikan jadi Rp 5.000, sementara Mikrotrans tak lagi gratis melainkan diberi tarif Rp 2.000. Dia menyebut kajian itu juga telah dibahas melalui dialog publik bersama berbagai pihak. Ia menjelaskan tarif tersebut akan berlaku untuk layanan TransJakarta yang terintegrasi dengan mikrotrans, BRT, maupun non-BRT.
Kendati demikian, Sugihardjo menegaskan usulan tarif langganan masih menjadi bagian dari kajian DTKJ terkait penyederhanaan tarif transportasi umum di Jakarta. “Besarannya untuk yang dalam kota Jakarta kita mengusulkan Rp 5.000,” kata Sugihardjo.
Menurut dia, meski tarif BRT naik dari Rp 3.500 menjadi Rp 5.000, masyarakat yang sebelumnya harus membayar lebih saat berpindah layanan justru akan diuntungkan. “Kalau misalnya selama ini Rp 3.500 naik BRT terus nyambungnya enggak ke BRT, ke non-BRT, berarti nambahnya berapa? Rp 3.500 dua kali kan, jadi Rp 7.000. Kalau sekarang dengan Rp 5.000 naik apa turun ongkosnya?” papar Sugihardjo.
Sementara itu, untuk mikrotrans yang selama ini gratis, Sugihardjo mengatakan pihaknya mengusulkan agar diubah jadi diberi tarif Rp 2.000. “Kalau hanya untuk jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000,” kata Sugihardjo.
Selama ini, mikrotrans atau sebelumnya dikenal juga dengan sebutan Jaklingko itu tidak dikenakan biaya alias Rp0. Namun, penumpang tetap wajib menempelkan (tap-in/tap-out) kartu uang elektronik pada mesin dalam armada. Satu kartu berlaku untuk satu penumpang, dan jumlah penumpang pun dibatasi kuota kursi.
Menurut Sugihardjo, selama layanan angkutan pengumpan Transjakarta itu masih gratis, terdapat kemungkinan jumlah penumpang yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, usulan tarif tersebut bertujuan agar data jumlah penumpang Mikrotrans lebih akurat sekaligus mencegah potensi manipulasi data penumpang.
“Selama ini dalam kontrak antara Transjakarta dan operator ada target untuk kilometer tempuh, ada target untuk jumlah penumpang. Nah kaitan dengan ini waktu gratis. Misalnya jumlah penumpangnya kurang, kalau saya jadi operator, ‘Agar target tidak kena potong, saya tapping sendiri saja supaya target terpenuhi’,” klaimnya. Ia menilai, jika setiap penumpang dikenai tarif Rp 2.000, praktik tersebut akan sulit dilakukan karena setiap transaksi harus dibayar sehingga data penumpang menjadi lebih riil. (cnni/mmr)
