Koranindopos.com, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI memaparkan program-program Gubernur DKI Anies Baswedan yang berhasil dan tidak selama lima tahun memimpin Jakarta. Dari 23 janji, Fraksi PDIP mencatat hanya lima program yang berhasil dikerjakan. Di antaranya, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengintegrasikan transportasi umum, menggelar acara kesenian, dan meningkatnya bantuan hibah bagi ormas.
Ketua Fraksi PDIP Gerbong Warsono menuturkan, dari 23 janji yang disampaikan, kami cek realisasinya hanya lima yang berhasil direalisasikan. Sementara untuk 18 janji kampanye lainnya tidak berhasil atau capaian 0 persen. Dia merincikan beberapa janji yang tidak terealisasi tersebut. Pertama, perluasan Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk guru ngaji dan guru sekolah Minggu tidak terealisasi. Kedua, dari target 200 ribu wirausaha yang akan diberi bantuan, hanya 6.000 orang mendapat modal. ”Jumlah ini hanya tiga persen dari jumlah sebanyak 331.878 wirausahawan yang mendaftar di Jakpreneur,” katanya kepada awak media.
Selain itu, Gembong juga menyebutkan, selama lima tahun terakhir angka pengangguran di Jakarta meningkat. Jika 2012 – 2017 jumlahnya 7,51 persen, kini meningkat menjadi 7,97 persen pada 2018 – 2021. Gembong juga menyampaikan bahwa Anies gagal dalam merealisasikan janjinya dalam menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Hal itu disebutkannya bisa dibuktikan pada 2020, Anies memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas 150 hektar untuk perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan). ”Tahun ini, Anies menerbitkan Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta. Pergub itu mengarahkan kawasan reklamasi Pulau G menjadi kawasan permukiman,” katanya.
Lebih lanjut, Gembong juga menyebutkan, ada beberapa program Anies yang dinilai buruk oleh PDIP dengan capaian 0 persen. Di antaranya normalisasi atau naturalisasi sungai, pembangunan LRT, pengambilalihan air bersih dari swasta, serta peningkatan perpipaan air bersih SPAM Jatiluhur. ”Normalisasi atau naturalisasi, lima tahun kita hanya berdebat tok. Tetapi dua-duanya enggak ada yang dikerjakan. Tidak ada satupun yang dikerjakan. Bahkan sekadar melakukan koneksi antara BKT dengan Ciliwung (Sudetan) yang panjangnya sekitar 600 meter saja, lima tahun tidak bisa dilakukan. Ini saya kira sangat ironi, padahal kalau itu bisa dilakukan koneksi antara Kali Ciliwung dengan BKT, mungkin ini akan mengurangi cukup besar terhadap persoalan di Jakarta khususnya di sisi timur dan utara,” katanya.
Selain itu, dia juga menilai pak gubernur gagal membangun ITF dalam kota serta Electronic Road Pricing (ERP). Termasuk juga untuk target rumah DP 0 Rupiah, capaiannya bahkan tidak mencapai satu persen, yakni hanya terealisasi 2.332 unit dari target awal sebanyak 232.214 rumah.
”Selama lima tahun ini Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir,” katanya. (wyu/mmr)
