JAKARTA, koranindopos.com – Komisi III DPR RI menyampaikan hasil laporan kunjungan kerja spesifik ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada 10-11 Februari 2022 lalu. Dalam laporan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa pada Senin (14/2) malam, terdapat tujuh rekomendasi yang dihasilkan Komisi III DPR RI terkait konflik di Desa Wadas yang sempat menyita perhatian khalayak luas. Selain itu terdapat 13 item catatan lapangan yang didapat komisi yang membidani masalah hukum tersebut.
Tujuh rekomendasi itu adalah, pertama, Komisi III DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) melakukan pendekatan dialogis. Melakukan sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi proyek strategis nasional maupun daerah sekitar atau penunjang. Baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak. “Khusus terkait rencana pemerintah dalam mendukung pembangunan proyek strategis nasional yang sesuai dengan kemanfaatan dan ketentuan perundang-undangan,” ujar Desmond dalam laporannya seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (15/2).
Desmond menjelaskan, mekanisme proses dan pembayaran akibat pengalihan hak atau ganti rugi, rencana pemerintah untuk dapat mendukung kesejahteraan warga pasca pengalihan hak, skema reklamasi atau perbaikan tanah pasca proyek dan lokasi penambangan, serta manfaat dari PSN bagi warga setempat harus jelas. Kedua, Komisi III DPR RI merekomendasikan agar pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah (Gubernur), BPN, dan BBWS melakukan kajian, evaluasi, dan penghitungan kembali akan kebutuhan dan sumber batu kuari andesit sebagai penunjang pembangunan Bendungan Bener. “Untuk itu perlu dilakukan pemetaan kembali lokasi-lokasi sumber batu andesit yang dapat dilakukan pengalihan hak agar sesuai dengan kebutuhan dan mengurangi risiko protes atau penolakan warga di sekitar PSN,” papar Desmond.
Ketiga, lanjut Desmond, Komisi III DPR RI meminta Gubernur Jawa Tengah bersama dengan BPN dan BBWS untuk melakukan re-evaluasi terhadap pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener dan penyelesaian proses ganti rugi. Keempat, Komisi III DPR RI meminta BBWS agar merealisasikan komitmen pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada 11 Februari 2022 untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga atau pihak lain. “Kelima, Komisi III DPR RI meminta agar pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis yang berpedoman pada Polri yang PRESISI (prediktif, responsibiltas, dan transparansi berkeadilan) terhadap seluruh warga,” jelas dia.
Politisi Gerindra itu melanjutkan, rekomendasi keenam yaitu Komisi III DPR RI meminta agar pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga yang berada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui diskresi atau keputusan menteri. “Ketujuh, Komisi III DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara Pemerintah dengan warga pemilik tanah,” tegas Desmond.(hai)
