koranindopos.com – Jakarta, Kementerian Agama menyatakan bahwa Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi bagian dari inovasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Inovasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan logistik berupa produk makanan dan minuman halal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji asal Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji.
“Kementerian Agama telah melakukan berbagai inovasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mencakup berbagai aspek untuk haji yang efisien dan berkualitas. Salah satunya adalah penyediaan logistik produk makanan dan minuman halal untuk dikonsumsi para jemaah haji sejak pemberangkatan, di perjalanan, maupun selama berada di Arab Saudi,” ungkap Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Aqil menjelaskan bahwa upaya tersebut dapat terlaksana setelah Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi melakukan kerja sama saling pengakuan standar halal melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) antara BPJPH dan Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Sinergi tersebut telah dimasukkan dalam The List of Recognized Bodies sejak 3 April 2024 dan telah dirilis oleh kedua lembaga melalui website resmi masing-masing.
“Beberapa waktu yang lalu banyak kejadian di mana produk kita tidak diterima di Arab Saudi karena belum ada pengakuan standar halal. Alhamdulillah tahun ini produk halal UMKM Indonesia dapat masuk ke Arab Saudi untuk memasok kebutuhan konsumsi para jemaah haji. Di antaranya, lebih dari 72 ton bumbu dan beberapa jenis produk makanan siap saji dengan cita rasa khas Nusantara,” jelas Aqil.
Penyediaan produk makanan dan minuman halal sangat penting dalam menciptakan keterjaminan kehalalan yang memberikan implikasi positif bagi para jemaah. Dengan ketersediaan produk makanan yang halal, sehat, dan higienis, diharapkan para jemaah memperoleh rasa nyaman, aman, dan ketenangan dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
Lebih lanjut, Aqil mengatakan bahwa upaya strategis dilakukan tidak hanya terkait suplai produk halal dari Indonesia ke Arab Saudi. Kemenag juga mengupayakan agar daging Dam yang semula terkendala untuk masuk ke Indonesia bisa diolah menjadi produk makanan olahan. Produk olahan daging Dam ini kemudian dapat dengan mudah masuk ke Indonesia sehingga kendala serupa yang terjadi pada tahun 2023 lalu tidak terulang lagi.
“Upaya ini merupakan hasil rapat BPJPH bersama sejumlah stakeholder, seperti Kemenko PMK, BPOM, Ditjen PHU, BPJPH dan Baznas di Dakker Makkah pada 18 Juni 2024 lalu. Kita berkomitmen agar rumah potong hewan dan perusahaan di Arab Saudi dapat melakukan proses produk halal untuk menghasilkan produk olahan daging Dam tersebut, yang selanjutnya dapat dikirim ke Indonesia dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya,” jelas Aqil, yang juga merupakan Amirul Hajj Indonesia tahun 2024.
Sejak tahun 2023, Kemenag bekerja sama dengan BAZNAS dan BPKH menyalurkan daging Dam yang telah disembelih di Tanah Suci ke Indonesia. Pengelolaan daging hewan Dam ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ketentuan teknis Dirjen PHU terkait Petunjuk Teknis Pembayaran Dam PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi. Pendistribusian daging hewan Dam diprioritaskan untuk masyarakat yang membutuhkan di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Kami juga mendorong agar produk halal kita, termasuk yang dihasilkan oleh UMKM, semakin mampu berperan dalam suplai kebutuhan logistik jemaah haji. Tidak hanya bagi jemaah haji Indonesia, namun juga bagi jemaah haji dunia. Sebab ini merupakan pasar produk halal strategis dan sangat besar nilai ekonominya,” tandas Aqil. (hai)
