Koranindopos.com, Jakarta – Tingkat ancaman bencana alam di Indonesia yang cukup tinggi turut berdampak pada iklim kegiatan usaha. Para pelaku usaha diharapkan mampu beradaptasi dan cepat tanggap terhadap risiko bencana dalam penerapan bisnisnya.
Kadin Indonesia periode 2021-2026 telah membentuk dan memberikan amanat penanggulangan bencana kepada Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana. Bidang baru di Kadin ini akan diperkuat secara kapasitas untuk internal dan anggota serta menjangkau komunitas bisnis yang luas. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun kebersamaan melalui kemitraan antar lembaga kemanusiaan nasional dan internasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Suryani Motik dalam Siaran Persnya menjelaskan kami memandang kecepatan dan skala adaptasi dalam Indonesia perlu ditingkatkan untuk mengelola peningkatan risiko seperti mengintegrasikan ketahanan iklim dalam perencanaan kota, mempromosikan pertanian yang cerdas-iklim, serta menciptakan kerangka mitigasi bencana yang kuat.
Dengan skala dan frekuensi bencana yang cenderung meningkat, menimbulkan dampak dan kerusakan yang lebih besar terhadap harta benda,
prasarana, lingkungan, hilangnya nyawa dan struktur sosial, tingkat pengungsian internal dan dampak lain. Kerugian dan dampak tersebut juga diakibatkan belum dilakukannya penanggulangan bencana oleh berbagai faktor kunci penanggulangan bencana secara optimal.
Upaya mitigasi, lanjut dia, perlu dipercepat dengan melakukan pergeseran dari batubara ke energi terbarukan, dekarbonisasi operasi industri misalnya industri baja dan semen, transformasi pertanian dan kehutanan misalnya kehutanan berkelanjutan, menghidupkan kehidupan sehari-hari untuk mendekarbonisasi transportasi jalan dan bangunan misalnya penggunaan kendaraan listrik.
Selain berdampak pada kegiatan usaha, risiko bencana juga dapat membuat sistem sosial ekonomi menjadi rentan. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian bersama agar penanggulangan bencana bisa dilakukan dengan sefisien mungkin.
Suryani menyebut, ke depan akan lebih banyak melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian sosial. Menurutnya, selama ini pemahaman dunia usaha terhadap resiko bencana masih minim
“Pengusaha baru tanggap dan fokus di tahap keadaan darurat dan pasca bencana, sementara pasca bencana menjadi hal baru bagi dunia usaha. Padahal, ini penting bagi meminimalisir resiko bencana terhadap kegiatan usaha,” pungkasnya. (rls/dni)
