Koranindopos.com – Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar optimal merealisasikan pendapatan dan belanja APBD. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyatakan, saat ini masih banyak realisasi APBD yang belum optimal. Padahal sudah pernah diingatkan bahwa belanja daerah harus berorientasi hasil. ”Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, realisasi belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama,” tegas Suhajar dalam rilis Kemendagri, Sabtu (1/7).
Suhajar secara khusus meminta agar sekretaris daerah (sekda) dan inspektorat daerah mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan, ”Kita tidak mengubah kegiatan, tapi efisiensikan, sehingga di dalamnya bisa kita revisi untuk kegiatan utamanya kegiatan pokoknya alokasinya menjadi besar,” tutur dia.
Menurut Suhajar, pemda terus dipacu untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Sebab, dengan realisasi yang maksimal akan mendorong pergerakan perekonomian di lingkungan masyarakat. ”Terlebih, saat ini telah sampai pada pertengahan tahun sehingga realisasi perlu terus dioptimalkan,” kata dia.
Suhajar mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan realisasi belanja di atas rata-rata. Daerah tersebut seperti Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Daerah lainnya yang masih rendah diminta untuk bisa melakukan realisasi belanja lebih masif.
”Jadi ini saya yakin dan percaya kawan-kawan sangat paham tentang kerja kita ini dan saya minta ini (optimalisasi realisasi belanja APBD) menjadi perhatian kita,” jelas Suhajar. Untuk daerah realisasi belanja rendah, dia meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memetakan situasi yang terjadi.
