koranindopos.com – Jakarta. Kabar mengenai kolaborasi antara kampus ITB dengan Dana Cita untuk memberikan fasilitas cicilan pembayaran UKT kepada mahasiswa telah menimbulkan perdebatan. Meskipun memungkinkan mahasiswa untuk mencicil uang kuliah dalam 6 hingga 12 kali, namun diketahui cicilan tersebut memiliki bunga layanan pinjol. Kritik terhadap skema ini pun datang dari beberapa anggota DPR RI, termasuk A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dari Fraksi Partai Demokrat.
Yoyok Sukawi mengecam penyediaan cicilan pembayaran UKT melalui skema pinjaman online oleh kampus, terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Pinjol masuk kampus saya sangat menyayangkan sekali. Harusnya pihak kampus atau pemerintah memiliki solusi lain. Ini fenomena tidak baik. Entah itu pinjol resmi atau tidak, banyak mudaratnya,” ujarnya dalam keterangan media yang dikutip Parlementaria.
Anggota Komisi X DPR RI ini juga mengusulkan beberapa saran, seperti memberlakukan relaksasi pembayaran UKT bagi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa mahasiswa bukanlah konsumen pinjol, melainkan pelajar masa depan bangsa yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih baik.
Selain itu, Yoyok juga menyoroti bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa pinjaman bagi mahasiswa tidak boleh mengenakan bunga. Oleh karena itu, ia mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan mahasiswa terlilit utang demi mencicil pembayaran UKT.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, juga turut menyuarakan keprihatinannya terhadap situasi ini. Ia menyayangkan sikap perguruan tinggi yang memberikan opsi pinjaman online kepada mahasiswa, sementara pendidikan adalah tugas negara yang harus diprioritaskan.
Fikri juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang seringkali tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Meskipun anggaran pendidikan dari APBN sebanyak 20 persen lebih besar, namun banyak pemerintah daerah yang hanya mengalokasikan anggaran pendidikan bahkan kurang dari 1 persen. Hal ini menandakan perlunya keterlibatan lebih aktif dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini.
Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia sesuai dengan janji-janjinya. Ia menegaskan perlunya pembaharuan dalam struktur dan formula anggaran pendidikan agar sumber daya manusia Indonesia dapat berkembang dengan baik.
Kritik dan saran dari anggota DPR ini menjadi panggilan untuk refleksi lebih dalam terkait kebijakan pendidikan dan perlunya solusi yang lebih adil bagi mahasiswa dalam membayar UKT. (hai)
