JAKARTA, koranindopos.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan penyaluran dana bergulir di tahun 2022 sebesar Rp1,8 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yang hanya sebesar Rp1,6 triliun.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, untuk mencapai target penyaluran dana bergulir tersebut, ada sejumlah strategi yang diterapkan. Antara lain dengan melakukan transformasi bisnis proses, bekerja sama antar Badan Layanan Umum (BLU), serta melakukan venture capital approach.
“Kami juga terus melakukan transformasi untuk mewujudkan yang namanya transparansi, akuntabel. Contoh, cash management system, ridi online dan e-proposal. Itu semua dalam rangka efektifitas, transparansi dan akuntabel,” kata Supomo dalam Konferensi Pers Awal Tahun 2022 dengan tema “Performa Dana Bergulir LPDB-KUMKM 2021 dan Outlook LPDB-KUMKM 2022 di Jakarta.
LPDB-KUMKM juga menargetkan penyaluran dana bergulir kepada koperasi sektor riil meningkat menjadi 40 persen dari jumlah koperasi yang disasar pada tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah mitra koperasi yang mendapatkan pinjaman dana bergulir sebanyak 192 unit, dimana 25 persen merupakan koperasi sektor riil.
“Tahun 2020 sektor riil hanya 2 persen, 2021 kita sudah 13,5 persen tapi untuk jumlah koperasi sektor riilnya itu sudah hampir 25 persen dari 192. Untuk itu, tahun 2022 ditargetkan oleh Pak Menteri untuk sektor riil harus mencapai 40 persen. Namanya kita ditarget kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam strategi,” katanya.
Untuk diketahui realisasi penyaluran dana bergulir pada tahun 2021 mencapai Rp1,641 triliun, atau melebihi jumlah target pemerintah sebesar Rp1,6 triliun. Rinciannya yakni pola konvensional sebesar Rp813 miliar, dan pola pembiayaan syariah sebesar Rp828 miliar.
“Tahun ini merupakan tahun yang paling berat bagi LPDB karena di dalamnya itu ada PPKM darurat. Itu hampir tiga bulan kita tidak bisa apa-apa, tetapi dengan semangat yang luar biasa dari jajaran LPDB akhirnya kita bisa mewujudkan target ini,” ucap Supomo.
LPDB-KUMKM juga menekan angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) dari 1,24 persen menjadi 1,15 persen pada tahun 2021. Penyaluran dana bergulir dinilai sangat efektif membantu koperasi dalam menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19.
“Jadi LPDB mempunyai kontribusi pada saat pandemi ini. Kehadiran LPDB di tengah para pelaku koperasi dan UKM itu ternyata bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat pasti koperasi itu akan macet,” ungkap Supomo.
Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto mengungkapkan sejumlah kendala saat menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada koperasi. Di antaranya adanya penerapan PPKM oleh pemerintah.
“Kendala terutama pada saat PPKM yang ketat. Kami kesulitan, dan dari mitranya sendiri untuk kita bisa survei harus online, tapi online itu kami perlu kehati-hatian. Kita tidak serta-merta bisa memproses seperti normal kita melakukan OTS secara offline,” ungkap Krisdianto.
“Koperasi sendiri beberapa ada yang minta ditangguhkan waktu sampai kondisi PPKM normal kembali, karena mereka khawatir kalau masih diproses LPDB dan disetujui dan dicairkan, mereka tidak sanggup untuk menyalurkan karena mereka khawatir kondisi di anggotanya takut diberikan dana terus tidak kembali,” tutupnya. (riz)
