Koranindopos.com – JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berencana menyewa 12 pesawat untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rencana tersebut terdiri dari enam unit helikopter dan enam unit pesawat water bomber. Raja Juli mengatakan, pemerintah memilih skema sewa dibandingkan membeli pesawat karena dinilai lebih efisien dari sisi anggaran.
Menurutnya, pembelian pesawat membutuhkan belanja modal awal yang besar. Selain itu, pemerintah juga harus menanggung biaya pemeliharaan serta berbagai risiko teknis yang berkaitan dengan pengoperasian armada.
“Berdasarkan exercise yang telah kami lakukan, kami memandang skema sewa lebih tepat dibanding pembelian aset, karena membutuhkan belanja modal awal yang lebih rendah, tidak membebani pemerintah dengan biaya pemeliharaan dan risiko teknis pesawat,” ujar Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (1/9/2026) malam.
Raja Juli menjelaskan, skema sewa juga memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk menyesuaikan jumlah maupun jenis armada berdasarkan tingkat kerawanan karhutla setiap tahun.
Dengan demikian, pemerintah tidak harus mempertahankan jumlah aset yang sama ketika tingkat ancaman kebakaran mengalami perubahan.
“Karena itu skema sewa kami nilai lebih fleksibel, efisien, dan responsif dalam mendukung pengamanan kawasan hutan serta pencegahan pengendalian karhutla,” katanya.
Enam helikopter dan enam pesawat water bomber tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan di lapangan.
Armada udara itu diproyeksikan memperkuat patroli dan pemantauan kawasan hutan, mendukung deteksi dini titik rawan kebakaran, hingga melakukan pemadaman secara cepat ketika karhutla terjadi.
Kemenhut memperkirakan kebutuhan operasional untuk 12 unit pesawat tersebut mencapai sekitar Rp 1,54 triliun per tahun.
Perhitungan itu mencakup operasional selama delapan bulan dalam periode normal dan empat bulan ketika memasuki periode rawan karhutla.
Setiap unit pesawat direncanakan memiliki kebutuhan sewa sekitar 856 jam per tahun.
Raja Juli mengatakan, rencana penyewaan armada udara tersebut menjadi salah satu bagian dari kebutuhan tambahan anggaran Kemenhut untuk 2027.
Sebelumnya, Kemenhut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,238 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Namun, pemerintah baru memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 1,55 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 4,68 triliun dari kebutuhan yang diajukan kementerian.
Raja Juli menilai tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk pengadaan layanan armada udara.
Selain penanganan karhutla, tambahan anggaran tersebut juga direncanakan mendukung penguatan kelembagaan kehutanan di daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, pemulihan bencana, serta penguatan tata kelola kawasan hutan.
“Untuk itu perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 seperti yang disebutkan di atas tadi, sebesar Rp 4,68 triliun rupiah dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi Komisi IV DPR RI dalam penyusunan pagu Kementerian tahun 2027,” pungkas Raja Juli.
Rencana penyewaan 12 pesawat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ancaman karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.(Dhil/kmps)
