koranindopos.com – Jakarta. Tantangan besar masih membayangi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Persoalan kualitas layanan, keaktifan peserta, serta rendahnya literasi kesehatan dinilai menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani secara serius.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dalam Diskusi Publik bertajuk “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” yang digelar di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Muhaimin mengungkapkan, meskipun cakupan kepesertaan JKN sudah tergolong tinggi, masih terdapat 20,38 persen peserta yang tidak aktif membayar iuran. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi mengganggu keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Selain persoalan kepesertaan, Muhaimin juga menyoroti ketimpangan kualitas dan akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terluar. Ia menilai layanan kesehatan bagi masyarakat miskin juga belum merata.
“Kondisi ini kerap menyebabkan keterlambatan pemeriksaan, yang pada akhirnya meningkatkan biaya penanganan,” ujarnya.
Ia menambahkan, rendahnya literasi kesehatan masih menjadi persoalan mendasar di berbagai daerah. Di sisi lain, kasus gizi buruk dan stunting masih tinggi dan menjadi indikator kuat kemiskinan multidimensi yang belum sepenuhnya teratasi.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Muhaimin mendorong adanya revolusi terintegrasi yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran berkesehatan, membangun budaya hidup sehat, serta mendorong pola konsumsi yang lebih sehat.
Ia mencontohkan masih lemahnya kesadaran hidup sehat dari sisi kultural, salah satunya terlihat dari maraknya penjualan makanan tidak sehat dalam kegiatan Car Free Day. Padahal, ruang publik tersebut seharusnya menjadi sarana edukasi dan promosi gaya hidup sehat.
Dari sisi konsumsi pangan, Muhaimin juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan impor yang dominan dalam menu sehari-hari. Padahal, pola konsumsi tersebut berpotensi memicu berbagai penyakit. Sementara itu, inovasi pangan lokal yang sehat dinilai masih minim.
Lebih lanjut, Muhaimin menegaskan bahwa program Presiden Prabowo Subianto saat ini menitikberatkan pada pembentukan fondasi kesehatan sejak usia dini. Fokus tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang sehat, lingkungan yang mendukung, perumahan layak, serta akses terhadap makanan bergizi.
“Jika program nasional ini berhasil, maka JKN dan BPJS Kesehatan akan berkelanjutan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan mengurangi kebutuhan intervensi medis. Kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat. Kesehatan bukan beban, melainkan investasi jangka panjang bangsa,” pungkasnya. (hai)
