koranindopos.com – Semarang. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus melaksanakan penyaluran dana bergulir secara optimal kepada koperasi.
Salah satu mitra penerima dana bergulir LPDB-KUMKM di Kota Semarang, Jawa Tengah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA). Berdiri sejak tahun 1993, koperasiinj telah memiliki satu kantor pusat dan sembilan kantor cabang, dengan total anggota sebanyak 24.968 orang. KSPPS BINAMA juga mencatatkan total aset hingga Desember 2022 sebesar Rp180,56 miliar.
“Selain dari sisi permodalan LPDB-KUMKM, dukungan dari sisi kesehatan, pembinaan, pengawasan, kelembangaan, dan kinerja keuangan diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, dan lembaga lainnya,” kata Agus.
Untuk perkuatan permodalan LPDB-KUMKM sendiri, tambah Agus, KSPPS BINAMA telah enam kali memperoleh fasilitas pembiayaan sejak tahun 2011 hingga saat ini. Pembiayaan pertama diperoleh tahun 2011 sebesar Rp5 miliar, pembiayaan kedua tahun 2013 sebesar Rp9 miliar, dan pembiayaan ketiga tahun 2019 sebesar Rp3 miliar. Ketiga fasilitas pembiayaan tersebut kini berstatus kolektibilitas lunas.
“Pembiayaan keempat didapatkan KSPPS BINAMA tahun 2020 sebesar Rp10 miliar, pembiayaan kelima tahun 2021 sebesar Rp10 miliar, dan pembiayaan keenam tahun 2023 sebesar Rp15 miliar. Ketiga pembiayaan tersebut hingga kini berstatus kolektibilitas pembayaran lancar,” jelas Agus.
Agus menuturkan, selama 12 tahun bermitra, KSPPS BINAMA memiliki kesan positif terhadap LPDB-KUMKM. Layanan LPDB-KUMKM bekerja secara mendetail, sehingga sangat membantu dalam menertibkan administratif koperasi.
Koperasi berharap, LPDB-KUMKM dapat terus mendampingi koperasi-koperasi dalam mempercepat peningkatan kinerja, serta menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya mengenai modal kerja dan pendanaan, lanjut Agus.
Permodalan Murah bagi UMKM
Di samping itu, Agus menuturkan, upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha dan pendapatan di tahun 2023, KSPPS BINAMA berupaya untuk menumbuhkan pembiayaan dengan menambah dan memperluas anggota di segmen pembiayaan yang ada, mengevaluasi rate margin pembiayaan agar bersaing, meningkatkan kecepatan pelayanan ke anggota, serta menurunkan Non Performing Financing (NPF) agar kinerja pendapatan maksimal.
“Melalui pendanaan LPDB-KUMKM yang menawarkan bagi hasil yang murah, yakni rate margin sebesar tiga hingga empat persen, KSPPS BINAMA berharap dapat memberikan pelayanan terbaik dan pembiayaan yang termurah bagi anggota. Dengan demikian, koperasi mampu bersaing dan lebih diterima oleh anggota,” harap Agus.
Senada dengan Agus Mubarok, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo berharap, melalui perkuatan permodalan dana bergulir, seluruh mitranya mengalami peningkatan siginifikan dari segi produktivitas dan pendapatan usaha. LPDB-KUMKM hadir memberi kemudahan akses pembiayaan, investasi, dan pemasaran bagi seluruh pelaku usaha koperasi di tanah air.
“Banyak koperasi di Indonesia memiliki potensi besar sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelaku UMKM, namun kenyataannya dari sisi tata kelola, kelembagaan, dan manajemen bisnis perlu adanya peningkatan. Oleh sebab itu, LPDB-KUMKM memaksimalkan prinsip pelayanan termasuk pendampingan kepada koperasi, sehingga nantinya memenuhi syarat dan kriteria dalam pengajuan proposal pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM,” ujar Supomo.
Supomo menambahkan, pendampingan kepada koperasi-koperasi potensial menjadi poin penting bagi LPDB-KUMKM dalam menjaring mitra-mitra baru. Tahapan ini yang akan menjadi cikal bakal dalam membentuk ekosistem yang baik sehingga koperasi dapat menjadi aggregator bagi para anggotanya.
“Selain dari sisi pendampingan, dukungan akses permodalan LPDB-KUMKM juga diharapkan dapat mendorong koperasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Koperasi dari sektor usaha produktif seperti, pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan jasa menjadi konsentrasi utama LPDB-KUMKM dalam penyaluran pinjaman/pembiayaan dimana tujuan utamanya adalah mendukung dan memperkuat perekonomian nasional,” tutup Supomo. (why)
