koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah terus mematangkan rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembahasan awal dengan DPR melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) menunjukkan bahwa postur RAPBN 2025 diperkirakan tidak akan mengalami banyak deviasi dari yang telah dibahas dengan DPR. “Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu menyebut bahwa pembahasan RAPBN 2025 ini mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global maupun nasional, yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025. “Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.
Menkeu juga menjelaskan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dengan tim presiden terpilih. Program-program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan.
Artikel Terkait
“Program-program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan,” tutup Sri Mulyani, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kelancaran transisi dan kesiapan APBN 2025 yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. (hai)
