koranindopos.com – Jakarta, Proses pemulangan jemaah haji ke Tanah Air masih berlangsung dengan lancar. Hingga 6 Juli 2024 pukul 21.00 Waktu Arab Saudi atau 7 Juli 2024 pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat, sebanyak 108.571 jemaah haji dan petugas telah diterbangkan kembali ke Indonesia.
Menurut Widi Dwinanda, anggota Media Center Kementerian Agama, mereka tergabung dalam 276 kelompok terbang (kloter).
“Hari ini, Minggu, 7 Juli 2024, jemaah haji yang akan dan telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 6.154 orang,” ujar Widi di Jakarta, Minggu (7/7/2024).
Jemaah yang pulang hari ini terbagi dalam 19 kloter, dengan rincian sebagai berikut:
- Debarkasi Balikpapan (BPN): 324 jemaah/1 kloter
- Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG): 833 jemaah/2 kloter
- Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS): 440 jemaah/1 kloter
- Debarkasi Jakarta Kertajati (KJT): 440 jemaah/1 kloter
- Debarkasi Medan (KNO): 360 jemaah/1 kloter
- Debarkasi Lombok (LOP): 393 jemaah/1 kloter
- Debarkasi Solo (SOC): 1.080 jemaah/3 kloter
- Debarkasi Surabaya (SUB): 1.855 jemaah/5 kloter
- Debarkasi Makassar (UPG): 900 jemaah/2 kloter
- Debarkasi Batam (BTH): 450 jemaah/1 kloter
- Debarkasi Palembang (PLM): 450 jemaah/1 kloter
Widi menyampaikan bahwa hingga 6 Juli 2024, layanan Tanazul telah memulangkan sebanyak 47 orang jemaah haji melalui Bandara Internasional King Abdul Azis di Jeddah.
“Sedangkan yang dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah sebanyak 30 orang,” jelasnya.
Untuk layanan evakuasi jemaah, lanjut Widi, jemaah haji yang telah dipulangkan sebanyak 10 orang melalui Bandara Internasional King Abdul Azis Jeddah dan 2 orang melalui bandara AMAA Madinah.
Ia juga mengungkapkan bahwa Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah mendistribusikan sertifikat badal haji jemaah ke beberapa sektor termasuk sektor 1, 2, 3, 4, 5, 9, dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).
“Setiap jemaah yang wafat sebelum puncak haji dibadalhajikan oleh PPIH,” katanya.
PPIH, kata Widi, kembali mengimbau jemaah selama di Tanah Suci untuk menghormati budaya dan etika setempat. “Tindakan jemaah yang bertentangan dengan etika dan budaya yang berlaku dapat berurusan dengan otoritas pemerintah setempat,” tandasnya. (hai)









