koranindopos.com – Jakarta. Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), mengakui peran penting petani dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia yang berjumlah 280 juta. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (puso) di GOR Bung Karno, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Selasa (23/01/2024).
Presiden Jokowi mencatat bahwa perubahan iklim telah membawa dampak signifikan pada masyarakat, khususnya terhadap produktivitas petani. Bencana alam seperti kekeringan panjang dan curah hujan yang terus-menerus menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen. Presiden menyatakan bahwa dalam menghadapi tantangan ini, dirinya telah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk memberikan bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen.
Presiden memerintahkan agar bantuan sebesar Rp8 juta per hektare disalurkan kepada petani di Jawa Tengah yang terdampak oleh El Nino dan banjir. Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati menjadi daerah penerima bantuan ini. Bantuan tersebut dihitung dengan teliti dan diharapkan dapat membantu para petani dalam memulai kembali proses penanaman padi.
Dalam harapannya, Presiden Jokowi menginginkan agar bantuan tersebut dapat segera diterima oleh para petani sehingga mereka dapat segera menanam padi. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan proses tanam-tandur-tanam-tandur sehingga masa panen dapat segera tiba. Presiden juga berharap bahwa dengan produktivitas yang baik, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor beras dari negara lain.
Selain memberikan bantuan stimulan kepada petani, Presiden Jokowi juga menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Grobogan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan 110 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Meskipun ada keterlambatan akibat pandemi COVID-19, Presiden optimis bahwa sertifikat tanah untuk seluruh tanah air akan selesai pada tahun mendatang.
Presiden menekankan bahwa sertifikat tanah adalah bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Keberadaannya diharapkan dapat mencegah sengketa tanah dan konflik lahan. Namun, Presiden juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat menggunakan sertifikat sebagai agunan pinjaman di bank untuk modal usaha. Perhitungan dan kalkulasi yang cermat sangat diperlukan untuk menghindari masalah keuangan di masa mendatang.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerjanya kali ini, antara lain, Ibu Negara Iriana Jokowi, beberapa menteri, Kepala BNPB Suharyanto, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni. (hai)
