Koranindopos.com – Medan. Komisi VII DPR RI akan membentuk panitia kerja (Panja) kasus penimbunan BBM ilegal. Salah satu tahapnya adalah melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga Medan. Tujuannya untuk memperoleh informasi komprehensif terkait kondisi terkini penanganan kasus penimbunan BBM ilegal.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan adanya penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar dan pertalite yang terjadi di tengah masyarakat. Bisnis bahan bakar minyak (BBM) ilegal dilakukan dengan sejumlah modus. Salah satunya dengan menampung solar subsidi untuk dijual ke industri.
Salah satu kasus penimbunan BBM ilegal yakni yang terjadi di Sumatera Utara menyebutkan bahwa gudang yang dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal jenis solar. Menurut Eddy, maraknya dugaan penyalahgunaan solar subsidi bisa saja terjadi di berbagai daerah.
”Topik pembahasan ini akan kita dalami dalam bentuk Panja supaya permasalahan yang ada di Sumatera Utara ini, yang juga berpeluang terjadi di tempat lain di seluruh Indonesia bisa tertangani dengan baik dan mereduksi kebocoran dan penyalahgunaan BBM,” tegas Eddy dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (20/6).
Politisi PAN itu juga menyoroti pengawasan penyaluran BBM yang dilakukan BPH Migas yang dirasakan belum efektif. Nantinya, Panja yang dibentuk juga akan memperkuat peran BPH Migas.
”Jika memang ada kebutuhan untuk penganggaran yang lebih besar lagi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan itu juga sepenuhnya akan kami dukung. Tetapi memang kita perlu segera melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum supaya kebocoran yang ada di lapangan ini bisa kita hentikan paling tidak bisa kita kurangi secara signifikan,” tegas Eddy.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul mendorong adanya reformasi struktur BPH Migas untuk memperkuat pengawasan pengelolaan migas sehingga tepat sasaran. ”Kita mengharapkan BPH Migas membuat pola baru dalam pengawasan dan kita sangat merekomendasikan apabila ada penambahan anggaran BPH Migas khusus untuk melakukan pengawasan BBM yang bersubsidi,” tandas politisi Partai Demokrat itu.
