Koranindopos.com – JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa langkah perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Meski demikian, kebijakan tersebut diakui memunculkan penolakan dari sejumlah pihak yang terdampak.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan setiap proses pembenahan dalam program berskala besar pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dari sebagian kalangan.
“Perbaikan yang dilakukan dalam program MBG ini sudah pasti tidak menyenangkan. Moratorium, pasti banyak yang enggak senang,” ujar Hariqo dalam diskusi di Hotel AONE, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, penghentian sementara pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur-dapur MBG baru juga menjadi salah satu kebijakan yang menuai respons negatif dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
“Dapur baru disetop dulu, pasti banyak yang enggak senang. Refocusing penerima anggaran, pasti banyak yang enggak senang,” katanya.
Hariqo menjelaskan, evaluasi juga dilakukan terhadap sasaran penerima manfaat program. Salah satunya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dari daftar penerima MBG setelah dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri.
“Hal itu juga pasti banyak yang enggak senang,” ujarnya.
Selain penyesuaian penerima manfaat, pemerintah turut mengevaluasi besaran insentif yang diterima setiap dapur MBG. Jika sebelumnya seluruh dapur memperoleh insentif sebesar Rp6 juta, kini besarannya akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
“Dulu setiap dapur Rp6 juta, sekarang dievaluasi. Tidak harus semua dapur Rp6 juta, tergantung jumlah penerima manfaatnya. Pasti banyak yang enggak senang,” tutur Hariqo.
Ia juga menyinggung aksi protes dari sejumlah mitra penyelenggara MBG dan pelaku usaha yang keberatan atas penghentian sementara distribusi makanan bergizi selama masa libur sekolah.
Meski demikian, Hariqo menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembenahan demi menjamin keberlangsungan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Tapi inilah konsekuensi dari perbaikan. Dan perbaikan itu harus dijalankan,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 atau selama masa libur sekolah.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada Periode Hari Libur dalam Rangka Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk memberikan ruang bagi pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola operasional program.
“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG, dengan maksud untuk standardisasi tata kelola operasional dan efisiensi sumber daya,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan sistem operasional yang lebih terstandarisasi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan program MBG dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat ketika kembali dijalankan setelah masa libur sekolah berakhir.(dhil/kmps)
