JAKARTA, koranindopos.com – Berbagai intervensi perlu dilakukan demi mencapai kesetaraan gender, mulai dari pusat hingga tingkat desa. Dukungan harus dilakukan, diantaranya dengan meningkatkan partisipasi politik perempuan di perdesaan. Hal ini disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga dalam Pengukuhan Kepemimpinan Perempuan Penggerak Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kamis (18/11).
“Dengan meningkatnya partisipasi politik perempuan perdesaan diharapkan perempuan dapat lebih berperan aktif untuk mengambil keputusan dan menciptakan program-program yang berspektif pada perempuan,” tegas Menteri Bintang.
Menteri Bintang menambahkan lahirnya kebijakan yang berperspektif perempuan akan mempermudah perempuan untuk menjemput berbagai kesempatan yang selama ini sulit mereka akses.
Saat ini, Kemen PPPA bekerja sama dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT) sedang mendorong terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Menteri Bintang menuturkan DRPPA diharapkan dapat mendukung terbentuknya pembangunan di tingkat akar rumput yang inklusif dan mendukung target-target pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Adanya keterwakilan terutama dari perempuan yang merupakan advokat terbaik bagi dirinya dan juga memiliki sensitifitas luar biasa dapat mendukung pembangunan perempuan dan anak,” kata Menteri Bintang.
Kemen PPPA bekerja sama dengan PEKKA, KAPAL Perempuan, PPSW, dan KPI melakukan upaya peningkatan kepemimpinan perempuan di desa dengan menyelenggarakan Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Agustus hingga September 2021 di 17 Kabupaten yang berada di 9 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Bali, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, dan Banten). Sebanyak 300 orang peserta perempuan peserta Bimtek dikukuhkan dalam kegiatan tersebut.
“Pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan kepentingan terbaik anak adalah sebuah keharusan bukan pilihan. Maka dengan pelatihan ini perempuan perdesaaan menjadi lebih percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin serta lebih terampil dalam berpolitik untuk menyuarakan hak-hak kaum perempuan,” jelas Menteri Bintang.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sri Prahastuti menegaskan dukungan KSP dalam mewujudkan DRPPA karena sejalan dengan Prioritas Nasional untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan peningkatan kualitas anak, dan perempuan. Brian Sri menyebut DRPPA merupakan terobosan untuk memastikan terwujudknya berbagai program dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas perempuan dan anak dari tingkat desa.
“Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak hadir untuk menjawab 5 Arahan Presiden di tingkat desa. KSP tentu berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan pelaksanaan DRPPA agar lebih diperluas dan berkelanjutan,” jelas Brian Sri Prahastuti.
Plt. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Eppy Lugiarti menjelaskan DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan demi mendukung SDGs Desa dan global. (dni)
