Koranindopos.com, JAKARTA – Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak melanjutkan program Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang berasal dari luar ASN. Nasib tim yang sempat menjadi sorotan publik karena biaya gajinya fantastis tersebut kini tamat. Itu terjadi seiring dengan berakhirnya masa tugas Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022. ’’TGUPP semua bagus. Tapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, mungkin diperkuat asisten (Asisten Sekda DKI, Red),’’ kata Heru di Pendopo Gedung Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, kepada awak media pada Senin (17/10/2022).
Sebagaimana santer diberitakan sebelumnya, pada November 2021, tim tersebut mengajukan anggaran 19,8 miliar pada tahun anggaran 2022. Hal tersebut sempat dikritisi oleh parlemen Kebon Sirih – julukan DPRD DKI- menjelang berakhirnya masa tugas Anies. Salah seorangnya adalah anggota Komisi A DPRD DKI Gembong Warsono.
Dia menyebut pihaknya mendorong agar pimpinan DPRD tak menyetujui pengajuan anggaran untuk membayar gaji TGUPP. Anggaran TGUPP yang diminta untuk dinolkan. ”Kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di Komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya 19,8 sekian miliar rupiah untuk didrop, dinolkan,” kata Gembong. Saat itu, Gembong mengaku heran, di masa jabatan Anies yang akan berakhir, anggaran TGUPP yang diajukan justru lebih besar dari APBD 2021.
Sementara itu, untuk diketahui, Heru kini telah resmi memimpin roda pemerintahan ibu kota. Dia disambut semarak oleh ASN di lingkungan Pemprov DKI. Heru dilantik di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin pagi. Pada pukul 12.00, Heru baru tiba di balai kota dengan mengenakan baju Pakaian Dinas Upacara (PDU) dengan sepatu pantofel putih. ’’Bapak pulang, bapak pulang,’’ teriakan para ASN melihat mobil Heru memasuki halaman balai kota. Bahkan, beberapa warga yang ikut masuk kerumunan para ASN tersebut juga ada yang berteriak sambil bernyanyi. ’’Pak Heru pulang, warga kecil bahagia,’’ teriak mereka.
Turun dari mobil, Heru menyalami satu per satu ASN yang mengantre di sana. Dia juga meladeni ajakan swafoto dari ASN yang berbaris di sana. Dia juga menyalami perwakilan penyandang disabilitas yang hadir di sana yang memang sengaja diundangnya.
’’Terimakasih, saya mengajak asosiasi rekan difabel, karena saya melihat jadwal hari ini kita paripurna terkait dengan Perda Perlindungan Disabilitas. Maka wajar mereka saya ajak, nanti tentunya diskusi bahwa pemda sudah memperhatikan dan akan lebih memperhatikan lagi,’’ terangnya.
Selain itu, Heru juga membeberkan beberapa penugasan yang diberikan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memimpin Jakarta. ’’Apa sih yang harus ditindaklanjuti, sebenarnya umum dari sejak dahulu. Yakni, permasalahan banjir, macet, dan tata ruang. Tadi, pak Mendagri juga mengingatkan kepada kami bahwa tahun depan adanya krisis ekonomi. Maka itu menjadi perhatian, jadi empat hal itu. Termasuk juga kesehatan, ’’tambahnya.
Selain itu, ada beberapa perombakan kebijakan yang disebutkannya akan dilakukannya. Yang pertama, menerima kembali pengaduan di Pendopo Balai Kota. Pengaduan tersebut mulai dibuka pada saat Jakarta dipimpin Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, Plt Gubernur DKI Sumarsono, dan juga Anies Baswedan. Namun, selama kepemimpinan Anies, pengaduan tersebut dibuka hanya sebentar saja. Setelahnya, Anies meminta warga menyampaikan aduan di posko yang sudah dibuka di kecamatan. (wyu/mmr)
