JAKARTA, koranindopos.com – Komisi IV DPR RI menerima aspirasi dari berbagai asosiasi petani sawit terkait pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat. Komisi IV menilai terdapat potensi besar dari pemanfaatan dana, bukan hanya untuk kegiatan peremajaan, akan tetapi untuk peningkatan produksi sawit secara langsung. Namun dalam pelaksanaannya, saat ini alokasi penggunaanya dinilai terlalu banyak untuk kegiatan yang tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan, selama ini yang dihasilkan dari pengelolaan sawit tidak terlalu banyak. Perkembangannya pun juga tidak maksimal. Padahal anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sangat tinggi. “Dan itu ternyata sebagian besar bukan untuk tani rakyat. Tetapi untuk biodiesel,” jelas Anggia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi kelapa sawit di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (24/3).
Hadir dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI kali ini di antaranya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (Apkasindo Perjuangan), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Indonesia (Popsi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Terlebih, lanjut dia, anggaran BPDPKS lebih dari dua. Bukan hanya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan biodiesel. Tapi juga untuk promosi dan infrakstruktur. “Tapi itu tidak pernah dilakukan. Itu kita dengar. Minggu depan kita akan ada rapat dengan BPDPKS untuk mengonfirmasi hal tersebut,” jelas politisi PKB.
Anggia juga mengkritik terkait jalannya program-program pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit, yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak punya data konkret. Dua hari yang lalu pihaknya rapat dengan Kementerian Pertanian, dimana dia meminta data petani sawit rakyat. “Dimana, berapa, dan siapa saja, masak udah sekian lama nggak punya data sama sekali. Dirjen kan punya kaki tangan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di bawah, harusnya bisa dong punya data, tapi sampai hari ini kita nggak punya data. Dan data itu menjadi sangat penting, untuk interpensi yang jelas, pemberian bantuan, ataupun supaya anggaran PSR jelas kemana,” ujar Anggia.(hai)
