koranindopos.com – Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk menjawab tantangan dan kendala pembangunan perumahan di Indonesia. Program Sejuta Rumah dinilai dapat meningkatkan iklim investasi di sektor perumahan, membuka lapangan kerja sekaligus menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.
“Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 lalu merupakan gerakan bersama seluruh stakeholder perumahan untuk mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjawab tingginya backlog perumahan,” ujar
Dalam mendukung Program Sejuta Rumah tersebut, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat capaian total pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tahun 2015-2019 adalah sebanyak 928 ribu, yang terdiri dari 49 ribu unit rusun terbangun, 700 ribu peningkatan kualitas rumah swadaya, 35 ribu unit pembangunan baru rumah swadaya, 24 ribu pembangunan rumah khusus, serta 119 ribu unit bantuan PSU perumahan.
Selanjutnya, di tahun 2020-2021, capaian pembangunan Ditjen. Perumahan adalah sebanyak 373 ribu unit, yang terdiri dari 7.847 unit rusun terbangun, 360 ribu peningkatan kualitas rumah swadaya, 4.866 pembangunan rumah khusus, serta 37 ribu unit bantuan PSU perumahan.
“Program Sejuta Rumah juga didukung oleh seluruh stakeholder bidang perumahan, sehingga total capaian PSR sejak tahun 2015 hingga 2021 adalah sebesar 6,8 juta unit, dengan jumlah capaian PSR di tahun 2022 hingga bulan Agustus sebesar 592 ribu unit. Jumlah ini cukup membanggakan, namun perlu terus ditingkatkan,” terangnya.
Lebih lanjut, ke depan masih ada sejumlah tantangan dan kendala pembangunan perumahan di Indonesia. Tantangannya adalah tingginya angka backlog kepemilikan rumah. Berdasarkan data Susenas BPS di tahun 2021, tercatat sebanyak 12,7 Juta rumah tangga belum memiliki rumah, di mana angka ini berpotensi terus meningkat seiring dengan pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700 hingga 800 ribu Kepala Keluarga setiap tahunnya.
“Saat ini kita juga masih dihadapkan dengan adanya tantangan rumah tidak layak huni sebesar 39,1% dari target 70% rumah layak huni di tahun 2024, sesuai dengan komitmen RPJMN 2020-2024 bidang Perumahan dan Permukiman,” imbuhnya.
Selain itu, dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 dan Efek dari Gejolak ekonomi global menyebabkan turunnya daya beli masyarakat khususnya MBR dan kemampuan MBR sektor informal yang rendah dalam menjangkau harga pasar perumahan saat ini. Tantangan baru perumahan kedepan yakni pembangunan rumah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan rumah di Ibu Kota Nusantara ini membutuhkan banyak dana dan upaya yang harus disiapkan untuk mencapai target pembangunan rumah di suatu daerah baru.
“Berdasarkan tantangan pembangunan perumahan saat ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka peringatan Hapernas tahun ini mengambil tema “Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak dan Terjangkau Untuk Semua”. Tema ini bertujuan membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di seluruh Indonesia,” tandasnya.(why)
