Koranindopos.com, Jakarta – Prahara rumah tangga Leni Mariska (LMK) kini berbuntut panjang hingga ke ranah hukum. Melalui kuasa hukum suaminya, Minola Sebayang, pihak suami akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai opini publik serta informasi yang dinilai menyesatkan di media sosial dan podcast.
Pernyataan resmi tersebut disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum dalam jumpa pers yang digelar di Sheraton Gandaria City, Jakarta Selatan, pada Kamis (3/9/2026). Langkah hukum dan klarifikasi terbuka ini diambil murni demi menegakkan keadilan serta menjaga nama baik pihak suami.
“Penjelasan ini disampaikan secara resmi berdasarkan bukti dan logika hukum (law is logic), bukan untuk menyerang pribadi Leni,” tegas Minola Sebayang di hadapan awak media.
Perselisihan hukum ini sejatinya diawali dari laporan polisi yang dibuat oleh pihak keluarga suami di Sumatra. Adik kandung dari suami LMK melayangkan laporan resmi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Polda Lampung.
Isu mengenai LMK yang mengalami kesulitan finansial saat berada di luar negeri turut mendapat bantahan keras dari pihak kuasa hukum. Berdasarkan kalkulasi data pengiriman dana, uang yang dikirimkan oleh sang suami justru melebihi estimasi pengeluaran rutin bulanan di Australia.
“LMK mengklaim tidak diberi nafkah/biaya hidup yang cukup di Melbourne. Namun, pihak kuasa hukum menyebut biaya hidup LMK per bulan sebenarnya sekitar 40.000–43.000 AUD, sedangkan yang dikirim suami mencapai 50.000 AUD (ada kelebihan),” jelas Minola.
Selain persoalan anggaran bulanan, klaim LMK mengenai kewajiban utang kepada sejumlah rekannya juga disanggah secara tegas. Pihak kuasa hukum menyebut adanya rekayasa skenario pinjaman yang sengaja dibentuk untuk memperoleh keuntungan finansial.
“Ditegaskan bahwa narasi ‘meminjam uang ke teman-teman untuk menutupi kebutuhan hidup’ adalah tidak benar. Pihak kuasa hukum menyebut hal tersebut dilakukan dengan membuat skenario seolah-olah memiliki utang kepada 6 orang rekannya,” ungkap Minola.
Perkembangan penyidikan di kepolisian kini telah memasuki babak baru dengan ditetapkannya sejumlah pihak sebagai tersangka. Penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Polda Lampung pun dipastikan masih terus berjalan sesuai aturan hukum.
“Saat ini, LMK beserta 6 orang temannya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tipu gelap ini. Proses penyidikan di Polda Lampung masih terus berjalan (tidak dihentikan),” lanjut Minola.
Terkait dengan pengakuan LMK yang merasa mendapat perlakuan intimidatif selama proses penyidikan, Minola memberikan bantahan tegas. Pihak kuasa hukum menekankan bahwa seluruh proses pemeriksaan saksi dan tersangka berlangsung sesuai prosedur hukum serta didampingi oleh penasihat hukum.
“Pihak kuasa hukum membantah tuduhan LMK yang mengaku ditekan atau dipaksa saat diperiksa di kepolisian,” kata Minola.
Untuk memperkuat bantahan tersebut, pihak kuasa hukum menyajikan bukti rekaman suara serta fakta pendampingan hukum selama proses pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian.
“Ditampilkan bukti rekaman suara (voice note) LMK yang memberikan keterangan secara sukarela. Selain itu, selama proses BAP, LMK selalu didampingi oleh kuasa hukumnya saat itu (yang juga sepupunya),” papar Minola.
Mengenai lokasi penanganan perkara pidana di tingkat kepolisian, Minola menerangkan asas locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana yang menjadi dasar kewenangan penyidik.
“Kuasa hukum menjelaskan alasan secara yuridis mengapa kasus ditangani oleh Polda Lampung: karena uang yang ditransfer dan pihak korban (pelapor) yang dirugikan berdomisili/bertransaksi di Lampung. Oleh karena itu, sesuai hukum pidana (lokus delikti), kepolisian di Lampung berwenang mengusutnya,” terang Minola.
Penyidikan perkara tipu gelap tersebut juga menguak temuan baru terkait arah aliran dana yang ditransfer. Pihak kuasa hukum mengungkapkan indikasi penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pihak ketiga.
“Dari proses penyidikan tipu gelap, terungkap dugaan aliran dana tersebut digunakan LMK untuk membiayai seorang pria berinisial R, dan belakangan menjalin hubungan dekat dengan seorang oknum pengacara berinisial KJI,” beber Minola.
Temuan-temuan baru selama proses penyidikan mendorong pihak suami untuk mengambil langkah hukum lanjutan. Laporan polisi tambahan resmi dilayangkan terkait dugaan tindak pidana lain yang melibatkan dokumen pernikahan.
“Berdasarkan temuan baru mengenai dugaan perselingkuhan serta dugaan pemalsuan dokumen (dokumen/akta perkawinan palsu) pihak suami/klien telah membuat laporan polisi baru terkait dugaan pasal pemalsuan surat dan perzinahan yang saat ini prosesnya masih berlangsung,” pungkas Minola. (RIS/Hend)
