Koranindopos.com – Jakarta . Sebagai negara kepulauan dengan populasi yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan setiap warganya memiliki kemampuan literasi yang memadai. Literasi, yang mencakup kemampuan membaca, menulis, mengakses, dan mengelola informasi, menjadi landasan penting untuk pembangunan berkualitas. Sayangnya, tingkat literasi di berbagai daerah masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perpustakaan Nasional, Endang Aminudin Aziz, menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mendorong Gerakan Literasi Nasional (GLN). “Sejak 2014, GLN telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional, namun implementasinya masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menghambat pencapaian tujuan bersama,” ujar Endang dalam Seminar Nasional Gerakan Pembudayaan Minat Baca (GPMB) di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Endang menambahkan bahwa inkonsistensi antara rencana dan pelaksanaan program menjadi kendala utama. “Jika kolaborasi antarlembaga tidak berjalan optimal, literasi masyarakat akan stagnan. Ini bisa berdampak pada rendahnya prestasi literasi masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Endang menekankan pentingnya penyederhanaan konsep literasi agar lebih mudah dipahami dan diterapkan.
“Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi bagaimana informasi, baik tekstual maupun nontekstual, dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup,” jelasnya.
Salah satu inisiatif terbaru Perpustakaan Nasional adalah menyalurkan 1.000 buku bermutu ke setiap perpustakaan desa, kelurahan, dan taman baca. Program ini menciptakan ruang baca yang fleksibel, seperti di balai desa, pos ronda, atau tempat ibadah. Endang mengingatkan agar buku-buku tersebut tidak disimpan di ruang terkunci.
“Buku yang sering dibaca memang bisa rusak, tetapi itulah tujuan utamanya—untuk dibaca. Kita harus mengubah pola pikir ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum GPMB, Herlina Mustikasari, menyoroti disparitas literasi antarwilayah. “Provinsi di Pulau Jawa memiliki akses pendidikan dan teknologi yang lebih baik, sehingga nilai budaya literasinya lebih tinggi dibanding wilayah seperti Papua, di mana akses pendidikan masih terbatas,” ungkapnya.
Herlina juga menyoroti tiga faktor yang menghambat efektivitas GLN, yakni kurangnya kolaborasi antarlembaga, fokus program yang hanya menyentuh bagian tengah dan hilir, serta lemahnya monitoring dan evaluasi program.
Untuk mengatasi hal ini, GPMB mendorong kolaborasi dengan komunitas literasi, organisasi perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita, serta lembaga lainnya agar gerakan literasi lebih terarah.
Dalam rangka meningkatkan akses literasi, GPMB juga mendirikan Rumah Literasi di beberapa daerah sebagai pilot project, termasuk di Sidoarjo, Bandung Barat, Sleman, Tangerang Selatan, dan Kepulauan Natuna.
Rumah Literasi ini bertujuan mengajak keluarga untuk aktif dalam kegiatan literasi secara terpadu. “Selama lebih dari dua dekade, GPMB terus berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan masyarakat yang literat,” pungkas Herlina.
Dengan upaya kolaborasi dan sinergi yang semakin terarah, diharapkan literasi dapat menjadi gerakan nasional yang nyata dan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
