JAKARTA, koranindopos.com – Rencana PT Transportasi Jakarta (TJ) membentuk anak usaha baru hingga saat ini belum jelas. Padahal, rencana itu digulirkan sejak tahun lalu demi meningkatkan layanan, memperluas cakupan layanan, serta memenuhi aspek keadilan.
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pembina (BP) BUMD DKI Budi Purnama menuturkan, rencana swakelola TJ dengan membentuk anak usaha yang berperan sebagai operator masih berproses hingga saat ini. PT TJ juga disebut sudah melakukan public expose terkait rencana tersebut. Yakni, mengundang BUMD-BUMD yang berminat ikut serta dalam pembentukan anak usaha baru itu.
’’Jadi, belum ada kecocokan. Sebenarnya sudah ada yang berminat. MRT Jakarta, salah satunya,’’ ujarnya kepada awak media.
Budi menjelaskan, ada beberapa syarat agar BUMD-BUMD bisa bermitra dengan PT TJ dalam pembentukan anak usaha baru tersebut. Yang utama, laporan keuangan BUMD tersebut selama tiga tahun berturut-turut harus sehat dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
’’Waktu public expose dari pemegang saham, banyak BUMD potensial yang diundang untuk diajak bermitra. Dari semua itu, yang berminat juga harus bisa melakukan penyetoran modal. Ada MRT Jakarta dan Jakpro (Jakarta Propertindo),’’ lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, PT TJ sudah menyurati kembali BUMD-BUMD yang berminat itu. Isinya adalah proporsi saham dalam anak usaha baru tersebut. ’’Pas MRT Jakarta (sudah berminat), PT TJ sudah menyurati, tapi belum dibalas surat penawaran besaran sahamnya,’’ terangnya.
Kemungkinan, lanjut Budi, PT MRT Jakarta tidak membalas surat karena saham yang ditawarkan terlalu kecil. ’’Makanya, saya mau bicara dalam waktu dekat dengan MRT Jakarta dan TJ kira-kira seperti apa. Jadi, bisa segera terbentuk anak usahanya,’’ tuturnya.
Untuk membentuk anak usaha baru, sebenarnya PT TJ bisa menawarkan saham sebesar 30 persen kepada BUMD yang berminat. Dengan begitu, TJ tetap memiliki saham mayoritas. Namun, dalam praktiknya, saham yang ditawarkan PT TJ belum cukup memuaskan PT MRT Jakarta.
’’Ternyata range yang ditawarkan terlalu kecil. Kalau kecil, kan dia (BUMD mitra) tidak bisa ngapa-ngapain. Beda halnya kalau di atas 20 persen. Bisa menempatkan komisaris atau direksi,’’ jelasnya. Selain itu, proporsi saham di atas 20 persen akan memudahkan BUMD mitra untuk mengontrol perusahaan.
Bisa jadi, tambah Budi, hal itu jugalah yang menjadi pertimbangan PT MRT Jakarta untuk tidak membalas surat PT TJ. Karena itu, dalam waktu dekat, dia akan mengajak kedua pihak berdiskusi agar tercapai titik temu. Agar rencana pembentukan anak usaha baru tidak terkatung-katung. (wyu/mmr)
