BANYUMAS, koranindopos.com -Proyek strategis nasional pembangunan Jalan Tol Cilacap – Jogja sejauh 121,75 Km mendapat penolakan masyarakat terdampak. Proyek yang rencananya melintasi 22 desa dan tiga kecamatan tersebut saat ini masih dalam tahap sosialisasi hingga ke tingkat dusun.
Sosialisasi tersebut disampaikan Kepala Desa Kemranjen Mualiful Hasanuddin dalam pertemuan dengan warga Dusun Pacarmalang, Desa Sirau, Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah pada Selasa, 3 Mei 2022. Menurut pria yang bisasa disapa Alif itu, sepengetahuannya dari rapat seluruh kepala desa, dinas terkait tingkat provinsi, dan pusat, kepastian titik proyek tersebut belum jelas. Khususnya, ruas yang melintasi satu permukiman padat penduduk Dusun Pacarmalang.
”Setahu saya lebar jalan tol tersebut 113 meter. Itu terbagi atas 40 meter badan tol dan sisanya diperuntukan bagi fasilitas pendukung. Termasuk salah satunya drainase untuk mengatasi banjir. Seperti kita ketahui Dusun Pacarmalang selama ini kerap dilanda banjir,” kata Alif saat halal bi halal dengan jamaah Masjid AT-Taqwa, Dusun Pacarmalang, Desa Sirau.
Alif mengaku telah menangkap kegelisahan warganya akan terdampak proyek tersebut. Oleh karena itu, dia berupaya menanyakan kejelasan titik bangunan jalan bebas hambatan itu akan membentang. ”Awalnya di wilayah persawahan. Kemudian berubah lagi. Bagaimana jelasnya pak?” ungkap Alif menirukan pertanyaannya saat rapat-rapat terkait proyek itu kepada pihak terkait yang berwenang.
Karena itu, dia sebagai aparatur yang mewakili pemerintah hanya bisa menginformasikan kepada warganya untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Termasuk soal legalitas kepemilikan tanah atau sertifikat. ”Sepegetahuan saya dari hasil rapat, tanah yang tidak bersertifikat hanya diganti untung 70 persen. Dengan nilai 2,5 kali lipat. Misalnya. Harga 100 ribu. Maka diganti oleh pemerintah hanya 250 ribu,” ungkapnya.
Lalu, Alif mengungkapkan, belajar dari proyek-proyek strategis nasional lainnya, pemerintah hanya mengganti bidang tanah yang dibutuhkan. ”Itu kejadian di Desa Sigong misalnya. Seorang warga harus mengalami kerugian 3 meter persegi karena bidang tersebut tidak masuk dalam rencana pembangunan,” ungkapnya. Itu salah satu hal yang juga perlu diketahui warga agar siap mental. Sebab, proyek-proyek strategis nasional dipayung oleh undang-undang dasar.
Sebagian besar warga dalam diskusi malam itu menolak karena khawatir terdampak proyek tersebut. Mereka berharap bentang ruas tol tersebut melewati tanah sawah saja. ”Jangan pak. Kita tidak mau,” seloroh salah seorang warga.
Alif pun mengembalikan aspirasi itu kepada warga sendiri. ”Itu tergantung oleh warga. Silahkan warga menyampaikannya sendiri dalam undangan rapat nanti. Semoga dapat mengubah keputusan pemerintah pusat,” ungkap Alif.
Sebagaimana diketahui, demi memperlancar konektivitas antara Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jogja, pemerintah akan segera merealisasikan pembangunan jalan Tol Cilacap – Jogja. Rencananya, proses konstruksi jalan tol itu akan dimulai pada kuartal 3 (Q3) tahun 2024 mendatang.
Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), penyiapan proyek dan proses tender Tol Cilacap – Jogja ini akan berlangsung pada tahun 2022 hingga 2023. Selanjutnya proses financial close dan pembebasan lahan akan berlangsung di tahun 2023 – 2024. Setelah itu, proses konstruksi pun akan dilakukan secara bertahap mulai 2024 hingga 2029.
Rencananya pada tahun 2026, proses konstruksi pada beberapa ruas jalan sudah rampung hingga bisa dioperasikan secara bertahap hingga tahun 2074. Proyek ini akan didanai dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan besar investasi mencapai investasi Rp 38,47 triliun.
Sementara itu, Humas Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Rendi menjawab pesan WhatsApp dari wartawan. ”Ya selamat siang apa yang bisa saya bantu,” tulisnya. Namun, ketika ditanyakan soal proyek tersebut, dia tidak merespons lagi setelahnya. (wyu/mmr)
