koranindopos.com – Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan 5 (lima) agenda besar pada tahun 2023 yang telah disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, penerapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri serta pembangunan ekonomi hijau.
“Dalam menerapkan kelima agenda besar tersebut, pembangunan infrastruktur Indonesia tetap menjadi prioritas. Dan alokasi anggaran sebesar Rp 125.2T diamanahkan pada Kementerian PUPR. Tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja tapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan sebesar-besarnya sehingga bisa mendukung daya beli masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia,” tutur Menteri Basuki. dalam sambutannya Peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara
Pada kesempatan ini pula, Menteri Basuki juga mengevaluasi capaian kinerja Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan amanah sebagai penanggung jawab infrastruktur di Indonesia.
“Sepanjang 2500 km jalan tol sudah beroperasi, dan pada tahun 2022 ini tambahan 43 km juga akan dioperasikan. Jika mengacu pada Renstra kita di tahun 2022-2024, maka 1545 km jalan tol harus sudah dioperasikan. Sehingga nanti pada 2024, minimal 4000 km jalan tol sudah beroperasi,” terang Menteri Basuki.
Adapun ruas jalan tol yang akan dioperasikan tahun ini meliputi jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi Cileunyi-Pamulihan, lalu Binjai-Langsa seksi Binjai-Stabat, kemudian Manado-Bitung seksi Danowudu-Bitung serta Sigli-Banda Aceh seksi Seulimeum-Jantho.
Di samping itu, capaian kinerja lain yang menjadi tantangan Kementerian PUPR adalah pembangunan 61 bendungan. “Untuk bendungan yang sudah selesai sebanyak 29 bendungan, tetapi tahun ini akan diresmikan lagi 9 bendungan, ditambah pada tahun 2023 nanti sebanyak 13 bendungan,” jelasnya.
Bendungan yang akan diresmikan tahun ini meliputi Bendungan Ciawi, Sukamahi, dan Sadawarna di Jawa Barat, Margatiga di Lampung Lolak dan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara, Semantok di Jawa Timur, Tamblang di Bali, serta Beringinsila di NTB.
Pencapaian lain yang sudah dilaksanakan Kementerian PUPR di yaitu dengan pembangunan lebih dari 1 juta rumah, termasuk rumah susun beserta sistem air minum, sanitasi, dan persampahan.
Kemudian melalui pelaksanaan program padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman serta perumahan. Pada tahun ini, program padat karya di Kementerian PUPR menargetkan penyerapan 688 ribu tenaga kerja serta anggaran sebesar Rp13,76 T. Dengan realisasi mencapai 50,37% dan 316.563 tenaga kerja.
Menteri Basuki juga mengingatkan kembali program OPOR yang akan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Dalam rangka penyelesaian infrastruktur pada tahun 2023-2024, program-program di PUPR adalah OPOR, yaitu pengoperasian prasarana yang sudah dibangun, pemeliharaan bagi prasarana yang sudah beroperasi supaya dapat berfungsi secara berkelanjutan, lalu optimalisasi fungsi dari infrastruktur yang sudah dibangun, dan rehabilitasi bagi prasarana yg sudah tidak berfungsi. Sehingga pembangunan baru tidak ada kecuali merupakan perintah Presiden,” tegas Menteri Basuki.
Dalam menyelesaikan tugas percepatan pembangunan infrastruktur bangsa, Menteri Basuki juga mengajak segenap insan PUPR untuk menjadi petarung di bidang infrastruktur. “Insan PUPR harus menjadi petarung yang tangguh, kuat, berintegritas, berani dan berjiwa seni. Karena peran kita sebagai petarung dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” jelas Menteri Basuki.(why)
