koranindopos.com – Jakarta. Kuota penerimaan siswa di sekolah negeri menjadi problem utama. Tidak terkecuali di Jakarta.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) kepada awak media mengatakan, pihaknya mendorong
Pemprov DKI Jakarta untuk menggandeng sekolah swasta dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Sebab, ada potensi 52 persen lulusan SD dan 67 persen lulusan SMP yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Pihaknya mencatat, setiap tahun, ada sekitar 170 ribu anak lulusan SD dan SMP atau 58 persen dari total lulusan yang mendapat perlakuan diskriminatif. Daya tampung menjadi masalah karena yang dihitung hanya sekolah negeri. ’’Karena itu, proses PPDB berubah menjadi proses seleksi,’’ ujarnya pada Minggu (11/6/2023).
Dampaknya, siswa yang tidak lolos masuk SMP dan SMA negeri di Jakarta harus masuk ke sekolah swasta. Padahal, biaya pendidikannya sangat tinggi. Warga miskin yang tidak lolos di PPDB terancam putus sekolah karena tidak punya biaya.
’’Jumlah angka putus sekolah di Jakarta itu paling besar di Indonesia. Dan angkanya puluhan ribu, ya. Tertinggi di Indonesia itu di tingkat SD, ya. Di SMP dan SMA, jumlahnya lebih banyak,’’ lanjutnya.
Padahal, setiap tahun Pemprov DKI Jakarta mengucurkan Rp 17 triliun untuk pendidikan. (wyu/mmr)
