Koranindopos.com, NGANJUK – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah di Indonesia.
Peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam peresmian ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memutus rantai kemiskinan di desa. Presiden juga menekankan bahwa negara harus hadir memastikan masyarakat kecil mendapatkan akses pembiayaan, distribusi, dan pasar secara adil.
“Koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil. Kalau koperasi kuat, desa kuat. Kalau desa kuat, bangsa juga akan kuat,” ujar Presiden Prabowo dalam peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP tersebut.
Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan kesiapan LPDB Koperasi untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar mampu tumbuh sehat, produktif, dan berkelanjutan.
Menurut Krisdianto, peluncuran operasionalisasi ribuan KDKMP merupakan momentum besar kebangkitan koperasi Indonesia yang harus diikuti dengan penguatan akses permodalan, tata kelola, serta pendampingan usaha yang berkesinambungan.
“LPDB Koperasi hadir sebagai instrumen pembiayaan negara untuk mendukung penguatan koperasi. Kami ingin koperasi tidak hanya berdiri, tetapi benar-benar hidup, produktif, dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Krisdianto di sela kegiatan peresmian di Nganjuk.
Ia menambahkan, LPDB Koperasi akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Koperasi dan seluruh pemangku kepentingan agar program strategis nasional ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.
“KDKMP memiliki potensi besar menjadi agregator ekonomi rakyat di desa, mulai dari sektor pangan, perdagangan, simpan pinjam, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat. Karena itu, penguatan pembiayaan yang tepat sasaran menjadi faktor penting agar koperasi mampu tumbuh sehat dan profesional,” katanya.
Krisdianto juga menegaskan bahwa LPDB Koperasi akan mengedepankan prinsip pembiayaan yang terjangkau, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi anggota koperasi serta masyarakat.
Peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dari desa, sekaligus memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.
Dengan dukungan pembiayaan dan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan, pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, selain memberikan akses permodalan bagi koperasi, LPDB juga menjalankan program Inkubator yang bekerja sama dengan 15 lembaga inkubator dari seluruh Indonesia.
Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.
Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.
Sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.
Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.
Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.
Selanjutnya, dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut. Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini. (Riz)
