UGM Dorong Pemerintah Perluas Beasiswa agar Lebih Banyak Lulusan SMA Bisa Kuliah

Koranindopos.com – JAKARTA – Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa guna meningkatkan angka partisipasi lulusan SMA sederajat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Wening dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI yang membahas evaluasi penerimaan mahasiswa baru pada Rabu (24/6/2026).

Menurut Wening, selama puluhan tahun angka lulusan SMA yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi masih berada pada kisaran 30 hingga 35 persen setiap tahunnya. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar akses pendidikan tinggi semakin terbuka bagi masyarakat.

“Sudah sejak lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, jumlah mahasiswa SMA yang masuk perguruan tinggi ini hanya sekitar 30 sampai 35 persen setiap tahunnya,” ujar Wening.

Ia menilai perluasan program beasiswa menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi nasional. Dengan dukungan bantuan pendidikan yang lebih luas, lebih banyak lulusan SMA dapat memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi tanpa terkendala faktor ekonomi.

“Kalau menurut saya pemerintah mungkin perlu memperluas jangkauan beasiswa agar mahasiswa SMA yang masuk ke perguruan tinggi itu tidak hanya 30 sampai 35 persen, tapi bisa mungkin 50 sampai 60 persen,” katanya.

Wening menjelaskan, peningkatan akses beasiswa tidak hanya akan berdampak pada perguruan tinggi negeri, tetapi juga memberi manfaat bagi perguruan tinggi swasta yang selama ini turut berperan dalam memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia.

“Jadi, ini akan bisa menambah jumlah mahasiswa, entah mereka nanti masuk perguruan tinggi negeri atau bisa masuk ke perguruan tinggi swasta,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wening juga menyoroti distribusi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sekitar 55 persen penerima KIP Kuliah saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.

“Karena sampai saat ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa KIP Kuliah ini justru banyak berada pada perguruan tinggi swasta, yaitu sekitar 55 persen. Itu laporan dari Dikti,” ungkapnya.

Selain membahas perluasan akses beasiswa, Wening turut mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan perguruan tinggi asing yang semakin banyak beroperasi di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah perlu meninjau sejauh mana kampus-kampus asing tersebut memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi nasional.

“Perlu meninjau ulang masuknya perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia. Ini semakin banyak, jadi perlu kita lihat apakah benar-benar bermanfaat bagi Indonesia,” katanya.

Ia mengamati bahwa sejumlah perguruan tinggi asing kini hadir di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Karena itu, pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin operasional agar kehadiran institusi pendidikan asing benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

“Mungkin perlu ada kajian lebih lanjut agar tidak semua masuk. Pada kenyataannya, bisa saja mereka ke sini hanya mencari keuntungan tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap penguatan perguruan tinggi kita,” tuturnya.

Wening menegaskan bahwa Indonesia sejatinya memiliki banyak perguruan tinggi berkualitas yang mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kampus dalam negeri dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi nasional.

Usulan yang disampaikan UGM tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan tinggi yang lebih inklusif, sehingga semakin banyak generasi muda Indonesia memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.(dhil/kmps)