Koranindopos.com – JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Ade Ginanjar meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia dalam waktu yang berdekatan.
Ade menilai negara harus hadir sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi, bukan baru bertindak ketika bencana telah terjadi.
Hal tersebut disampaikan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru yang terjadi pada periode berdekatan.
“Prioritas kita adalah menyelamatkan masyarakat. Transportasi harus aman, informasi harus cepat dan akurat, serta Basarnas harus siap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi,” ujar Ade dalam siaran pers, Minggu (6/9/2026).
Ade meminta pemerintah tidak melihat setiap erupsi sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
Menurut dia, pemerintah harus memastikan seluruh sistem kesiapsiagaan berjalan secara terpadu untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat maupun konektivitas nasional.
Salah satu aspek yang dinilai penting adalah kemampuan pemerintah menerjemahkan data mengenai aktivitas vulkanik menjadi keputusan operasional secara cepat.
Ade menyebut BMKG dan Badan Geologi perlu memastikan informasi mengenai aktivitas gunung api dapat segera diterima oleh kementerian dan lembaga terkait.
Data tersebut mencakup aktivitas vulkanik, arah dan ketinggian sebaran abu, kondisi angin, cuaca, hingga potensi dampaknya terhadap wilayah udara dan laut.
Informasi itu kemudian harus dapat diterima dengan cepat oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, serta masyarakat.
“Mitigasi tidak hanya terletak pada kemampuan mendeteksi ancaman, tetapi juga pada kemampuan negara mengubah data menjadi tindakan sebelum risiko berkembang menjadi korban,” kata Ade.
Ade menilai masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api.
Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antarlembaga melalui sistem informasi dan protokol penanganan yang terintegrasi.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat,” jelasnya.
Menurut Ade, kecepatan penyampaian informasi menjadi penting karena perubahan aktivitas vulkanik dapat berdampak terhadap berbagai sektor dalam waktu singkat.
Tidak hanya masyarakat yang tinggal di sekitar gunung, tetapi juga pengguna transportasi udara dan laut dapat terdampak apabila abu vulkanik menyebar ke wilayah yang lebih luas.
Dari sektor transportasi, Ade meminta Kemenhub meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik, terutama terhadap penerbangan dan pelayaran di wilayah yang berada dalam jalur potensi sebaran abu.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau, menurut dia, menjadi pengingat bahwa dampak erupsi tidak selalu terbatas pada kawasan yang berada di sekitar gunung.
Sebaran abu dapat menjangkau wilayah yang lebih jauh dan berpotensi mengganggu konektivitas udara maupun laut.
Ade menegaskan keselamatan harus menjadi dasar dalam setiap keputusan operasional. Namun, masyarakat juga harus mendapatkan informasi secara cepat apabila terjadi pembatalan, penundaan, pengalihan rute, maupun pemulihan layanan transportasi.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui gangguan setelah berada di bandara, pelabuhan, atau dalam perjalanan. Informasi harus diberikan sedini mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman,” ujarnya.
Ade juga meminta Basarnas memperkuat kesiapan personel, peralatan, sistem komunikasi, serta skenario pencarian dan pertolongan di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik.
Kesiapan tersebut, kata dia, harus mencakup wilayah darat, pesisir, hingga perairan.
Hal ini penting karena sejumlah gunung api aktif berada di kawasan yang berdekatan dengan permukiman dan jalur transportasi masyarakat.
Ade menilai Basarnas tidak boleh hanya bergerak setelah keadaan darurat terjadi. Lembaga tersebut harus memiliki pemetaan risiko dan skenario respons yang dapat segera diaktifkan ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api.
Skenario itu juga perlu mencakup kemungkinan gangguan transportasi, proses evakuasi, hingga operasi pencarian dan pertolongan.
“Jangan sampai masyarakat mengetahui ancaman setelah dampaknya terjadi. Peringatan dini harus benar-benar menjadi peringatan yang sampai kepada masyarakat dan diikuti tindakan yang jelas,” tegas Ade.
Dengan meningkatnya aktivitas sejumlah gunung api, Ade menilai kesiapsiagaan nasional harus dibangun sebagai sistem yang bekerja sejak sebelum bencana terjadi. Kecepatan informasi, koordinasi antarlembaga, kesiapan transportasi, serta kemampuan pencarian dan pertolongan menjadi bagian penting untuk memastikan keselamatan masyarakat.(dhil/kmps)
