Koranindopos.com – JAKARTA — Pembentukan satuan tugas bersama (joint task force) kebakaran hutan dan lahan (Satgas Karhutla) antara Indonesia dan Singapura mendapat sorotan dari akademisi. Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII), Irawan Jati, memaparkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) mendesak yang harus segera dituntaskan oleh satgas tersebut.
Jati menegaskan bahwa dua prioritas utama yang harus dieksekusi secara cepat dan beriringan oleh Satgas Karhutla adalah aksi pemadaman di lapangan (fire fighting) serta penegakan hukum bagi para pelaku (legal fighting).
“Hal yang mendesak dikerjakan oleh satgas ini adalah memadamkan api (fire fighting) dan menuntut pelaku (legal fighting),” ujar Jati saat diwawancarai, Minggu (1/11/2026).
Terkait aspek teknis pemadaman, Jati menyebutkan bahwa Satgas harus memastikan seluruh titik api—baik yang berada di permukaan maupun di bawah lahan gambut (subsurface)—dapat dipadamkan secara total guna menghentikan kepungan asap yang mengancam kesehatan masyarakat.
“Dengan mulainya musim hujan, pekerjaan ini tentu akan lebih cepat untuk menunjukkan kinerja yang berdampak,” lanjutnya.
Sementara pada aspek legal fighting, Jati menyoroti pentingnya keberanian dalam menerapkan tanggung jawab pidana korporasi. Selama ini, vonis pengadilan dinilai cenderung hanya menyasar pelaku individu di tingkat tapak—seperti peladang atau pekerja lapangan—sementara pihak korporasi kerap hanya dijatuhi sanksi perdata berupa ganti rugi pemulihan, bahkan tidak sedikit yang bebas pada tingkat banding.
Meskipun menyambut pembentukan Satgas Karhutla Indonesia-Singapura, Jati mengaku skeptis terhadap efektivitas kelembagaannya yang dibentuk dalam waktu singkat. Ada dua catatan kritis utama yang digarisbawahinya:
-
Keterbatasan Kewenangan Ekskutif: Satgas ini diketahui hanya berfungsi memfasilitasi kerja sama dan berbagi informasi (information sharing) mengenai perusahaan yang terindikasi melanggar hukum. Satgas tidak dibekali kewenangan langsung untuk menuntut maupun memberikan rekomendasi penuntutan hukum bagi pelaku pembakaran.
-
Ketiadaan Terms of Reference (ToR) dan Tenggat Waktu: Satgas Karhutla belum memiliki kerangka acuan kerja (terms of reference) serta dasar hukum yang jelas untuk menentukan batas kewenangan mendalami kasus, ditambah ketiadaan tenggat waktu (deadline) penyelesaian tugas.
Menurut Jati, kepastian dasar hukum sangat krusial agar Satgas memiliki arah kerja yang terukur, transparan, serta mampu menghasilkan rekomendasi penegakan hukum yang konkret bagi kedua negara.(dhil/kmps)
