Koranindopos.com – JAKARTA — Pemerintah resmi memperluas cakupan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai Senin (9/11/2026). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak berarti seluruh transaksi keuangan luar negeri, seperti transfer dana personal maupun remitansi melalui bank, otomatis dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengimbau masyarakat agar tidak salah memahami penerapan sistem pemungutan perpajakan digital ini.
“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” tegas Inge dalam pernyataan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Inge menjelaskan bahwa SPP-TDLN merupakan instrumen pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas pemanfaatan produk dan jasa digital dari luar negeri secara adil, tertib, dan berbasis teknologi. Kebijakan ini dihadirkan guna menciptakan perlakuan yang setara (level playing field) antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.
Selain itu, skema integrasi data dalam SPP-TDLN dirancang secara khusus untuk mencegah terjadinya pemungutan PPN berganda (double taxation).
Jika transaksi digital luar negeri tersebut sudah dipungut PPN-nya oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, maka transaksi tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Dari sisi konsumen, skema ini memberikan kepraktisan administrasi karena masyarakat tidak perlu lagi melakukan penyetoran dan pelaporan PPN secara mandiri atas layanan digital luar negeri yang dimanfaatkan.
Sebelum diterapkan secara penuh hari ini, sistem SPP-TDLN telah melewati tahapan pengujian ketat dalam lingkungan uji coba (sandboxing) serta periode stabilisasi teknis untuk memastikan kesiapan infrastruktur integrasi data perbankan.
Sejak 25 September 2026, DJP telah menunjuk secara resmi enam lembaga keuangan dan penyedia jasa pembayaran sebagai pemungut PPN (issuer) dalam penyelenggaraan SPP-TDLN:
-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)
-
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI)
-
PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
DJP menambahkan bahwa sejumlah calon issuer perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya saat ini masih berada dalam tahap uji stabilisasi dan akan diumumkan secara bertahap melalui kanal resmi Ditjen Pajak.(dhil/dtk)
